"Kalau hanya DPRD yang mengawasi dan memberi rekomendasi, tidak akan ada tindak lanjut. Kami tidak bisa eksekusi karena kewenangan dibatasi," katanya.

Inspektur tambang pun, menurutnya, hanya bisa memberi laporan ke pusat. 

Sementara dampak lingkungan terus meluas.

Baca juga: DPRD Sulsel Warning Tambang di Tikala Toraja Utara, Jarak Cuma 600 Meter dari Situs Budaya

Sungai Ditimbun, Desa Banjir

Safri menyinggung kunjungan Komisi III DPRD Sulteng ke kawasan tambang PT SEI. 

Mereka menemukan sungai ditimbun, yang kemudian menyebabkan banjir berulang di desa sekitar.

"Kami lihat langsung, ternyata memang ada penimbunan sungai,"

Ia mendesak perusahaan menghentikan aktivitas tersebut karena merugikan masyarakat. 

Namun tindakan dari penegak hukum masih minim.

Ia mengungkap, 3.700 hektare lahan pertanian terancam gagal panen akibat tambang. 

Bahkan, beberapa sumber mata air rusak total.

"Kalau Gubernur tidak ambil tindakan cepat, petani kehilangan sumber air, gagal panen," katanya.

Nelayan pun turut merasakan dampaknya. 

Ia yang berasal dari keluarga nelayan, mengaku kondisi saat ini jauh lebih buruk.

"Dulu jam 4 subuh melaut, jam 9 sudah dapat hasil. Sekarang jam 4 sore belum tentu dapat ikan, bahkan harus melaut lebih jauh," keluhnya.