Program ini memakai anggaran sekitar Rp18,1 miliar, yang mencakup pekerjaan konstruksi, pengawasan, dan perencanaan. 

Selain itu, proses perizinan seperti Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan akses jalan menuju IPAL saat ini sedang dalam tahap pengurusan.

"Kami sangat serius mendukung optimalisasi IPAL Losari. Selain regulasi, kami juga bergerak dari sisi teknis dengan mengalokasikan anggaran sambungan rumah serta memproses perizinan yang dibutuhkan. Kami berharap semua ini bisa mempercepat koneksi masyarakat ke jaringan IPAL sehingga layanan sanitasi di Kota Makassar semakin merata dan berkelanjutan," pungkasnya.

Sementara itu, Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana, menyampaikan apresiasi atas dedikasi PDAM dan menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong optimalisasi pemanfaatan IPAL Losari.

“Kami percaya dengan komitmen yang ada dari PDAM dan dukungan penuh dari Pemkot Makassar, IPAL Losari akan menjadi contoh pengelolaan sanitasi yang berhasil di Indonesia,” tutupnya.

Saat ini, IPAL Losari baru melayani 489 sambungan rumah dari target 14.000. 

Ia menegaskan pentingnya percepatan sambungan layanan agar investasi negara dapat memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

“IPAL ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi wujud nyata upaya menjaga lingkungan, kualitas air tanah, dan kesehatan masyarakat. Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah kota agar pengelolaan ini optimal dan berdampak luas,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan pentingnya pembentukan regulasi dan penetapan tarif yang jelas agar operasional IPAL bisa berjalan secara efisien. 

Menurutnya, operasional IPAL memerlukan biaya besar, hingga Rp3 miliar per tahun, sehingga skema pembiayaan harus melibatkan APBD dan potensi tarif dari pengguna layanan, baik domestik maupun komersial. (*)