Warga miskin ekstrem kata Ferdy menggunakan daya listrik 450 hingga 900 watt.

Saat ini, DLH tengah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk memastikan validitas data.

Kendati begitu, penetapan bebas iuran sampah ini juga butuh regulasi. 

Pemkot Makassar harus menyusun draft peraturan wali kota (perwali) sebelum program ini diterapkan. 

"Saat ini, kita masih membahas dan mengkaji substansi Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait program ini. Semua data harus dikompilasi dengan baik karena ada beban biaya besar dalam pengelolaan sampah," jelas Ferdi.

Program ini diharapkan dapat segera diterapkan setelah kajian Perwali selesai dan sistem pendataan penerima manfaat tersinkronisasi dengan baik.

Terpisah, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddi memastikan bahwa program iuran sampah gratis akan diberikan secara selektif kepada warga miskin ekstrem. 

Saat ini, survei pendataan sedang berlangsung untuk menentukan jumlah pasti penerima manfaat.

"Lagi turun mendata, kita mau lihat berapa jumlahnya. Anggaplah KWH 450-900 itu akan kita naikkan lagi, tapi kita akan hitung dulu sebelum diputuskan," ujar Appi.
 
Pemkot Makassar ingin memastikan bahwa pelaksanaan program ini berjalan transparan dan tepat sasaran.

"Kita akan putuskan setelah pendataan selesai. Kapan launching-nya, kapan Perwali-nya bisa turun, semua harus jelas supaya tidak simpang siur," tegasnya.

"Saya mau lihat dulu berapa banyak. Jangan sampai ada yang ‘nitip-nitip’ nama. Akurasi data ini penting, harus dicek dan ricek agar benar-benar tepat sasaran," sambungnya. (*)