Pemkot Makassar menyiapkan anggaran sekitar Rp60 miliar untuk pembayaran THR. 

Anggaran tersebut bersumber dari APBD Pemkot Makassar 2025.

Komponennya terdiri dari gaji pokok, tunjangan yang melekat, hingga tunjangan kinerja sebesar 100 persen.

Menurut Dakhlan, proses pencairan THR memiliki prosedur. 

Setiap OPD harus menyetor berkas permohonannya ke BPKAD.

“Kalau mau cepat, kasih lengkap dan setor dokumennya. Karena kami di BPKAD juga butuh waktu untuk memprosesnya," ujarnya.

Adapun pegawai yang menerima THR adalah ASN, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tenaga honorer atau Laskar Pelangi tidak mendapatkan THR karena juknis tidak mengatur tentang hal tersebut. (*)