Termasuk memberi layanan kependudukan berbasis kecamatan yang cepat, mudah, murah, dan terintegrasi.

Optimalisasi Mall Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Walmas dan bebas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk veteran, kepala atau wakil kepala daerah, tokoh adat, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Serta pelayanan kesehatan berbasis e-KTP, pengadaan seragam sekolah gratis untuk peserta didik PAUD, SD, dan SMP, penyediaan internet gratis di ruang publik, serta mitigasi bencana banjir dan longsor melalui pengadaan ekskavator amfibi di titik rawan bencana," tandasnya. (*)

Laporan Jurnalis Tribun Timur, Muh Sauki Maulana