Sri Wahyuningsih, menyampaikan bahwa setiap pasangan calon diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berbeda, sesuai sistem otomatis yang digunakan KPU. 

“Proses penentuan KAP dilakukan by system, sehingga tidak ada intervensi manual,” jelas Sri saat dikonfirmasi, Senin (16/12/2024).

Proses seleksi KAP melibatkan tahapan ketat, termasuk penawaran dan pembobotan berdasarkan profil perusahaan, pengalaman, jumlah auditor.

Kemudian keanggotaan di Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 

KAP hanya dapat menjalankan audit setelah adanya kerja sama resmi dengan KPU.

“Audit dana kampanye ini bertujuan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye, menciptakan pemilu yang adil dan berkualitas,” tambah Sri.

Olehnya, Sri Wahyuningsih menegaskan bahwa hasil audit ini adalah bagian dari komitmen untuk menciptakan Pilkada yang bersih, akuntabel, dan transparan. (*)