TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel nomor urut 1, Danny Pomanto-Azhar Arsyad (DIA), menegaskan komitmen besar dalam pemberantasan korupsi melalui penandatanganan Pakta Integritas.

Acara yang diinisiasi Lembaga Anti-Corruption Committee (ACC) Sulawesi bekerja sama dengan Transparency International Indonesia (TII) ini berlangsung di kantor ACC Sulawesi, Ruko Pettarani Center, Makassar, pada Minggu (17/11/2024) siang.

Pakta Integritas ini bertujuan untuk memperkuat komitmen pasangan calon terhadap pencegahan tindak pidana korupsi jika terpilih memimpin Sulsel.

Dalam kesempatan tersebut, Danny Pomanto dan Azhar Arsyad menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi salah satu prioritas utama jika diberikan amanah oleh rakyat Sulsel.

Acara ini dihadiri berbagai organisasi antikorupsi, masyarakat sipil, dan media. Namun, yang menarik perhatian adalah ketidakhadiran pasangan calon nomor urut 02, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi.

Pasangan bertagline 'Andalan Hati' disebut absen meskipun sudah diundang secara resmi. 

Ketidakhadiran mereka dalam penandatanganan Pakta Integritas ini mengundang tanda tanya terkait komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi.

Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, menyatakan bahwa semua paslon telah dihubungi untuk menghadiri acara ini.

Meskipun pihak Andalan Hati sudah dihubungi melalui nomor paslon dan LO mereka, tidak ada konfirmasi kehadiran hingga acara selesai.

"Pakta Integritas ini sangat penting untuk memastikan bahwa calon kepala daerah berkomitmen penuh melawan korupsi. Kami berharap semua paslon dapat hadir untuk menunjukkan keseriusannya," kata Kadir Wokanubun.

"Kami sudah menghubungi nomor paslon yang bersangkutan (Sudirman-Fatma), namun tidak ada konfirmasi. Kami juga menghubungi LO mereka, namun tidak ada respon," tambahnya.

Kadir juga mengingatkan bahwa potensi kepala daerah sangat rentan tersandung kasus korupsi. 

Ia mencontohkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK di Provinsi Kalimantan Selatan, yang melibatkan beberapa pejabat provinsi, termasuk Gubernur Kalsel. 

Di Sulsel, kata Kadir, sudah ada beberapa kepala daerah yang diproses oleh KPK, seperti mantan Gubernur Sulsel dan mantan Wali Kota Makassar.

"Hal ini harus menjadi pelajaran bagi kepala daerah ke depannya, agar tidak terjerat tindak pidana korupsi," terang Kadir.

Penandatanganan ini, lanjutnya, juga menjadi penguatan terhadap debat yang dinilai minim membahas isu korupsi.

"Saat debat, porsi isu antikorupsi tidak banyak dibahas, padahal itu sangat penting. Kami hadirkan forum ini untuk mempertajam visi dan misi anti-korupsi," tegasnya.

"Mari bersama-sama mengikat komitmen untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama, jika kami terpilih," tambahnya.

Komitmen Danny-Azhar

Baca juga: Singgung RMS, Warga Pinrang: Melukai Pak Azhar Melukai Hati Warga Pinrang

Sementara itu, Danny Pomanto mengapresiasi ACC Sulawesi dan TII atas inisiatif forum ini. 

Ia menegaskan komitmennya untuk melibatkan semua pihak dalam membangun pemerintahan yang bersih.

"Insya Allah kami bertekad untuk mencegah tindak pidana korupsi. Pak Azhar juga aktivis NGO, jadi kami berkomitmen penuh," ujar Danny, yang sudah dua periode menjabat Wali Kota Makassar.

Danny menjabarkan strategi anti-korupsi yang menjadi fokus dalam visinya, dirangkum dalam tiga pilar utama:

Taat LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) KPK

Danny menekankan pentingnya kejujuran dalam pelaporan kekayaan. Ia mengungkap praktik manipulasi yang sering terjadi dalam pengisian LHKPN.

"LHKPN itu saya isi dengan jujur. Jangan hanya terlihat kaya dalam laporan, tapi tidak sesuai kenyataan," jelasnya.

Bebas LHP BPK (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan)
Paslon DIA berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, tanpa temuan negatif dalam audit BPK.

Kinerja Inspektorat Bebas Cacat

Danny menegaskan bahwa seluruh visi dan misi mereka akan sejalan dengan pengawasan ketat dari inspektorat, guna memastikan tidak ada pelanggaran yang mencoreng kinerja pemerintahan.

"Jika ada cacat dalam laporan ini, itu sudah melanggar visi dan misi kami," tegas Danny.
Komitmen Azhar dan Capaian di Makassar

Azhar Arsyad, yang juga mantan Koordinator FIK Ornop Sulsel, mengapresiasi konsistensi Danny dalam menjaga integritas selama hampir satu dekade memimpin Makassar. 

Ia menyebutkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp500 miliar menjadi Rp1,7 triliun sebagai bukti nyata pemerintahan yang bersih.

"Kami ini sebagian kecil di DPR, tapi Wali Kota hampir 10 tahun dengan berbagai dinamika dan godaan. 

Jika pemerintahan berhasil meningkatkan PAD, artinya pemimpinnya mampu menjaga amanah dan pro-anti korupsi," tegas Azhar.

Acara ini turut dihadiri berbagai organisasi masyarakat sipil seperti LBH Makassar, Walhi Sulsel, Ombudsman Perwakilan Sulsel, dan sejumlah media.(*)