TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel resmi dilantik Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel pada Rabu (9/10/2024).

Para komisioner KPID Sulsel terpilih ini resmi mulai menjabat hingga 2027 mendatang.

Sorotan mengarah pada pelantikan dinilai mengabaikan rekomendasi Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel.

Pasalnya, BK DPRD Sulsel pernah mengeluarkan rekomendasi perekrutan ulang calon anggota KPID.

Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh mengaku hanya menjalankan tugasnya yakni pelantikan.

Hal ini disebutnya sudah sesuai dengan aturan dari KPI.

Sementara kewenangan memilih dan menyeleksi ditangan DPRD.

"Saya kan ikuti aturannya aja. Kalau KPID itu yang memilih adalah DPRD, nah jadi gubernur itu sifatnya administratif sesuai dengan peraturan KPI. Apa yang dikirim oleh DPRD, nama itulah yang harus saya SK kan dan dilantik. Karena bunyi aturannya seperti itu," jelas Prof Zudan. 

“Kita tidak boleh memilih sendiri, melantik sesuka kita tidak boleh. Karena aturannya apa yang dikirim oleh DPR kemudian secara administratif di SK kan oleh gubernur," lanjutnya.

Prof Zudan mengaku hanya menjalankan tugas administratif.

Baca juga: BREAKING NEWS: Inilah 7 Komisioner KPID Sulsel Periode 2024-2027, Resmi Dilantik Prof Zudan

Sedangkan substansi penilaian dan seleksi sebelumnya menjadi tugas DPRD.

"Saya hanya bertindak secara administratif. Substansi yang dipilih sepenuhnya dari DPR dan kita hormati. Apa yang dikirim oleh DPR kita lanjutkan," jelasnya.

Prof Zudan mengaku tidak mengenal orang-orang yang dipilih menjabat sebagai komisioner KPID.

Sebab saat dirinya mulai menjabat, proses seleksi Komisioner KPID Sulsel juga sudah selesai.

"Saya juga tidak kenal. Orang-orangnya tidak ada yang kenal juga. Karena saya masuk disini seleksinya sudah selesai," lanjutnya.

Baca juga: Isu Pelantikan Komisioner KPID Sulsel Mencuat, KJPP: Jika Dilantik, Pj Gubernur Langgar Aturan