TRIBUN-TIMUR.COM - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin angkat bicara mengenai konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Menurutnya konflik ini tidak akan berlarut lama.

"Ini akan segera selesai," kata Ma’ruf.

Ia mengatakan masalah di tubuh Nahdlatul Ulama sering kali tampak besar di awal, namun biasanya dapat diselesaikan dengan baik.

“Saya kira masalah ini nantinya juga akan selesai. Biasanya di NU itu awalnya gegeran, akhirnya ger-geran (tertawa bersama),” ujar Ma’ruf saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8/2024) kemarin. 

Kronologi konflik

Konflik antara PBNU dan PKB bermula dari pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR-RI yang terkait dengan penyelenggaraan haji 2024.

Panitia khusus ini disahkan oleh Wakil Ketua DPR-RI Muhaimin Iskandar, yang membentuknya karena menilai adanya permainan dalam kebijakan kuota haji khusus oleh Kementerian Agama.

Menanggapi pembentukan panitia khusus tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai bahwa terdapat unsur dendam pribadi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Yahya menuduh bahwa pembentukan panitia khusus ini bertujuan untuk mengincar kesalahan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang merupakan adik dari Yahya sendiri.

Sebelumnya diberitakan Pelaksanaan Ibadah Haji 2024 tengah menjadi sorotan masyarakat Indonesia, yang menilai bahwa ada banyak kekurangan dalam penyelenggaraannya.

Kekurangan ini terungkap dari hasil kunjungan dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Pengawas (Timwas) di Tanah Suci.

Dalam laporan Timwas, beberapa masalah yang ditemukan antara lain adalah fasilitas yang kurang memadai, seperti tenda istirahat yang penuh sesak, pendingin ruangan (AC) yang tidak berfungsi, dan pelayanan makanan serta fasilitas air yang tidak memadai.

"Pelayanan di Mina banyak sekali masalahnya, seperti tenda yang penuh sesak, banyak AC yang tidak berjalan, penanganan makanan yang tidak sesuai, toilet yang tidak memadai, dan fasilitas air yang sangat kurang. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah Saudi Arabia," tegas Anggota Timwas Haji DPR RI, sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR.

Menanggapi hal ini, Prof KH Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, menyatakan bahwa setiap pelaksanaan haji memang selalu menghadapi kelemahan.