TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap adanya dugaan ketidaknetralan oleh seorang camat di Kota Makassar menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang melakukan penelusuran awal terhadap kasus ini.

Temuan ini diungkapkan Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli usai membuka rapat koordinasi bersama stakeholder di Hotel Claro Makassar, Kamis (25/7/2024).

“Di Kota Makassar ada satu yang masih dalam penelusuran awal, diduga camat. Kita lagi proses penelusurannya,” kata Mardiana Rusli.

Namun, ia belum merinci lebih lanjut mengenai identitas camat yang dimaksud.

Kasus ini menjadi perhatian serius Bawaslu Sulsel karena ketidaknetralan aparatur negara (ASN) dapat mempengaruhi proses demokrasi dan mencederai prinsip keadilan dalam Pilkada.

Temuan ini berasal dari dua sumber, yaitu penelusuran Bawaslu dan laporan masyarakat.

“Itu temuan tetapi ada juga dalam bentuk laporan,” katanya.

Ketika ditanya mengenai indikator yang menunjukkan dugaan pelanggaran, Mardiana mengungkapkan bahwa kebanyakan kasus semacam ini terkait dengan pernyataan dukungan terbuka kepada calon tertentu di media sosial.

“Kebanyakan pernyataan dukungan kepada calon tertentu secara terbuka di media sosial,” jelasnya.

Baca juga: PPP Tak Rela Kotak Kosong di Pilgub Sulsel

Ia juga menyebutkan bahwa tahapan pemilihan sudah berjalan, meskipun proses pencalonan dan kampanye belum dimulai.

Akan tetapi Bawaslu tetap menjalankan dan mengoptimalkan kinerja pengawasan.

“Tapi sekali lagi bahwa di isu netralitas ASN itu adalah di semua ruang tahapan yang berjalan (harus diawasi),” tegasnya.

Mardiana menekankan bahwa netralitas ASN diatur oleh berbagai peraturan, termasuk peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), undang-undang terbaru, dan undang-undang netralitas ASN.

Tahapan Pilkada 2024