44 Tahun Tanahnya Dikuasai PTPN XIV, Warga Polongbangkeng Tagih Janji Pemkab Takalar Sulsel

Penulis: Makmur
Editor: Sukmawati Ibrahim
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kolase Pj Bupati Takalar Setiawan Aswad menerima aksi damai masyarakat Polongbangkeng Utara menuntut tanahnya dikuasai PTPN XIV dikembalikan, di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa (9/7/2024) dan area Pabrik Tebu milik PTPN XIV yang merupakan tanah warga.

Namun, sampai pertengahan 2024 ini tidak ada langkah nyata dari Pemkab Takalar.

Mewakili PJ Bupati yang sedang di Jakarta, Asisten 1 Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Takalar, Iqbal Batong saat menemui massa aksi menyampaikan bahwa Pemkab Takalar secepatnya membentuk tim.

"Pemerintah Kabupaten Takalar akan membuat tim investigasi dan verifikasi tentang apa yang terjadi di Polongbangkeng Utara," kata Iqbal saat ditanya apa langkah nyata Pemkab Takalar.

Massa aksi mendengar itu langsung mempertanyakan apakah tim yang dijanjikan itu sungguh-sungguh akan bergerak.

Atau jangan-jangan hanya janji seperti sebelum-sebelumnya.

Iqbal mewakili PJ Bupati meyakinkan dengan mengatakan bahwa dia mendapat kabar langsung dari PJ Bupati bahwa pekan depan  akan dilakukan rapat dengar pendapat dengan mengundang para petani dan menghadirkan pihak PTPN XIV dan ATR/BPN.

Soal Polemik PTPN XIV dan Warga Keera, Pj Bupati Wajo Janji Cari Solusi

Penjabat (Pj) Bupati Wajo, Andi Bataralifu janji menyelesaikan masalah pembagian lahan di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sebab, lahan telah dimandatkan PTPN XIV Keera kepada masyarakat Keera hingga saat ini belum menemukan titik terang.

"Kami coba konsolidasikan terlebih dahulu dengan rekan-rekan OPD mengingat sudah 11 tahun dan tentu ini semua perlu kejelasan," tegasnya.

Andi Bataralifu janji mencari solusi dari polemik ini.

Rencananya, Andi Bataralifu bakal berkunjung ke Kecamatan Keera dalam prosesi safari ramadhan pemerintah Kabupaten Wajo.

"Kami telah mengagendakan kunjungan ke Kecamatan akan tetapi belum secara keseluruhan," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (28/3/2024).

"Beberapa diantaranya terpaksa harus batal karena bersamaan dengan agenda pemerintah provinsi dan pusat," sambungnya.

Ia mengaku jika belum bisa dilaksanakan pada saat Ramadan, pihaknya akan melakukan rescheduling.

Halaman
1234

Berita Terkini