Pilgub Jakarta

Kejutan Pilgub Jakarta 2024, PDIP Dorong Hendrar Prihadi Tantang Anies Baswedan - Ridwan Kamil?

Editor: Alfian
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

PDIP dikabarkan dorong Hendrar Prihadi lawan Anies Baswedan - Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024.

Sebab, sosok Anies kini sudah menjadi tokoh nasional lantaran telah mengikuti Pilpres 2024 sebagai capres.

"Selain Pak Anies sudah jadi tokoh nasional, Pak Anies jelas punya masa depan politik di Pilpres 2029, riskan kalau menggunakan Jakarta yang sedang transisi sebagai panggung semata," ujar Koordinator Jaringan AMIN Muda, Ahmad Jilul QF, kepada wartawan Selasa (14/5/2024).

Apalagi, lanjut dia, di Pilpres 2024 kemarin Anies kalah di Jakarta dari presidem terpilih Prabowo Subianto.

Meski tipis, ada potensi kalah yang akan justru rawan untuk masa depan politik Anies Baswedan.

"Kalau kalah di Pilkada Jakarta, Pak Anies Baswedan bisa game over, kami sebagai relawan tak mau itu terjadi," ujarnya. 

Maka, jika dari Jakarta yang dicari sekadar panggung atau sorotan media, menurut Jilul Anies tak perlu maju di Jakarta.

Sebab relawan pemenangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 itu, meyakini Anies bisa membuat panggung sendiri dengan manghadirkan kebaruan dalam politik nasional.

Untuk diketahui, dalam Pilpres 2024, Anies menghadirkan panggung gagasan bernama Desak Anies di mana untuk pertama kalinya anak muda bisa bertanya bahkan mendebat seorang capres secara terbuka di hadapan media. 

Maka menurut Jilul, bukan hal sulit bagi Anies Baswedan untuk selalu relevan di politik nasional meski tak lagi jadi Gubernur Jakarta.

“Pak Anies misal bisa membuat shadow cabinet, praktek yang lazim di Eropa.

Ada banyak pakar handal di samping beliau yang bisa jadi menteri bayangan yang bisa mengkritik jalannya pemerintahan jika buruk, atau mengpresiasi jika baik.

Dipimpin Pak Anies, pakar seperti Tom Lembong, Refli Harun, Hamdan Zoelva, Bambang Widjojanto, Sulfikar Amir dan sebagainya bisa jadi kabinet bayangan itu,” ucap Jilul.

Butuh Pemimpin Teknokrat

Lebih lanjit menurut Jilul, Gubernur Jakarta ke depan harus bisa mengawal masa transisi Jakarta, dari status Ibu Kota Negara menjadi daerah khusus.

"Maka Gubernur Jakarta ke depan harus punya komitmen mengawal transisi, kita tidak tahu berapa lama masa transisi akan berlangsung, yang jelas dia jangan punya orientasi di Pilpres 2029 ingin segera beranjak dari Jakarta," ujar Jilul.

Halaman
1234

Berita Terkini