Keluarga Bupati Luwu Basmin Mattayang Ramai-ramai Nyaleg, dari DPRD Kabupaten hingga DPR RI

Penulis: Muh. Sauki Maulana
Editor: Ari Maryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kolase foto Andi Muhammad Arham Basmin caleg DPRD Sulsel Partai Nasdem (kiri), Hayarna Hakim caleg DPR RI Partai Nasdem (tengah) serta Andi Muhammad Arfan Basmin (kiril) caleg DPRD Luwu Partai PPP.

Kini, ia menjadi Ketua TP PKK Luwu menemani Basmin.

Hayarna meramaikan pertarungan Wija to Luwu (keturunan Luwu) di DPR RI.

Dari data Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR), tercatat ada 23 Wija to Luwu.

Saat milad Partai Nasdem, Jumat (11/11/2023) Hayarna diperkenalkan Arham di depan para pengurus partai di Sekretariat Partai Nasdem Luwu, Kota Belopa.

Arham mengaku, dirinya mendapat perintah langsung Ketua DPW Nasdem Provinsi Sulawesi Selatan Rusdi Masse untuk memajukan Haryana Hakim sebagai caleg DPR RI usungan Nasdem.

"Saya sebelum RMS kembali ke Jakarta beliau memberikan tugas kepada saya. Pertama ketua garda pemuda Nasdem Sulsel dan kedua ibu Hayarna mendampingi RMS di senayan," ujarnya saat milad Partai Nasdem.

Dirinya menambahkan, Hayarna Hakim merupakan calon yang paling pas untuk menemani Rusdi Masse di senayan.

Pasalnya, sambung Arham, Hayarna memiliki pengalaman kepemimpinan di dunia politik hingga kini

"Beliau mantan ketua DPRD Kabupaten Luwu yang paling saya syukuri selama beliau mendampingi bupati cukup aktif memberikan kontribusi dan membantu," tambahnya.

Pengamat politik Universitas Bosowa (Unibos) Kota Makassar, Arif Wicaksono mengaku, fenomena seperti itu dinamakan sebagai political privilege.

"Yang dimaksud dengan political privilege adalah keuntungan politik yang dimiliki oleh sekelompok orang yang berkuasa, atau oleh mayoritas yang muncul akibat kebebasan penggunaan power melalui tekanan atau tidak kepada pihak yang powerless atau minoritas atau rakyat kebanyakan," jelasnya, Kamis (10/8/2023).

"Jadi jika sebuah keluarga penguasa yang ramai-ramai mencalonkan diri diberbagai level itu, sudah hampir pasti merupakan privilege dan bagi yang menjalankan, hal itu memang sebuah kelebihan," tambahnya.

Menurut Arif, tak ada yang salah dari perilaku tersebut.

Sebab, setiap individu yang secara administratif sesuai itu sah-sah saja untuk mancalonkan diri.

Namun, sambung Arif, kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan agar penilaian mereka terhadap salah satu caleg itu bisa substantif.

"Idealnya, kesadaran masyarakatlah yang harus ditingkatkan, bahwa mereka harus punya penilaian juga terhadap mereka yang akan maju, siapa yang perlu dipilih, siapa yang tidak perlu dipilih, dan seterusnya," tutupnya.

Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana

Berita Terkini