Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Keluarga Bupati Luwu Basmin Mattayang ramai-ramai maju caleg di Pemilu 2024 ini.
Keluarga Basmin itu nyaleg dari level DPRD kabupaten hingga DPR RI.
Dimulai dari salah satu anak Basmin, Andi Muhammad Arfan Basmin.
Arfan tercatat sebagai caleg DPRD Luwu lewat usungan Partai PPP.
Di pileg 2019 silam, Arfan pernah kalah.
Saat itu ia bertarung di Dapil 2 Luwu (sebelum pemecahan Dapil).
Dapil ini meliputi wilayah Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli dan Suli Barat.
Setelah kalah, Arfan didapuk menjadi Kepala Desa Senga, Kecamatan Belopa, Luwu.
Keberuntungan menghampiri beberapa tahun kemudian.
Arfan naik menjadi pengganti antar waktu setelah menggantikan mendiang Hasdir yang lebih dahulu tutup usia.
Arfan diketahui akan bertarung di Dapil 3 Luwu meliputi Kecamatan Larompong dan Larompong Selatan.
kedua, putra Basmin lain yang coba peruntungan menjadi legislator ialah Andi Muhammad Arham Basmin.
Arham akan maju sebagai legislator DPRD Sulsel.
Ia bertarung lewat Partai Nasdem.
Nantinya, putra Basmin itu akan bertarung di Dapil 11 Sulsel.
Meliputi Kabupaten Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur.
Arham punya infrastruktur mesin partai Nasdem untuk bertarung Pemilu 2024.
Saat ini, ia dipercayakan menjadi nakoda DPD Partai Nasdem Luwu.
Sebelumnya, ia dipercaya memimpin organisasi kepemudaan KNPI Sulsel.
Dalam dunia politik, Arham bukan orang baru.
Sebelum berlabuh ke Partai Nasdem, Arham juga pernah tercatat sebagai kader Partai Golkar dan PDIP.
Doktor Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini akan bersaing dengan banyak politisi senior.
Seperti Ketua Partai PPP Luwu sekaligus Ketua DPRD Luwu Rusli Sunali.
Nama politisi senior lain yang sudah lebih dulu merasakan menjadi legislator ialah Fadriaty AS dari DPW Demokrat Sulsel.
Selain anak Basmin, istrinya pun tak mau kalah.
Hayarna Hakim tercatat sebagai caleg DPR RI usungan Partai Nasdem.
Hayarna akan bertarung di Dapil 3 Sulsel.
Dapil ini mencakup Kabupaten Enrekang, Pinrang, Sidrap, Luwu, Luwu Utara, Palopo, Luwu Timur, Tana Toraja dan Toraja Utara.
Sebagai calon DPR RI, Hayarna diketahui punya pengalaman sebagai legislator.
Ia tercatat pernah menjadi Ketua DPRD Luwu lewat Partai Golkar.
Kini, ia menjadi Ketua TP PKK Luwu menemani Basmin.
Hayarna meramaikan pertarungan Wija to Luwu (keturunan Luwu) di DPR RI.
Dari data Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR), tercatat ada 23 Wija to Luwu.
Saat milad Partai Nasdem, Jumat (11/11/2023) Hayarna diperkenalkan Arham di depan para pengurus partai di Sekretariat Partai Nasdem Luwu, Kota Belopa.
Arham mengaku, dirinya mendapat perintah langsung Ketua DPW Nasdem Provinsi Sulawesi Selatan Rusdi Masse untuk memajukan Haryana Hakim sebagai caleg DPR RI usungan Nasdem.
"Saya sebelum RMS kembali ke Jakarta beliau memberikan tugas kepada saya. Pertama ketua garda pemuda Nasdem Sulsel dan kedua ibu Hayarna mendampingi RMS di senayan," ujarnya saat milad Partai Nasdem.
Dirinya menambahkan, Hayarna Hakim merupakan calon yang paling pas untuk menemani Rusdi Masse di senayan.
Pasalnya, sambung Arham, Hayarna memiliki pengalaman kepemimpinan di dunia politik hingga kini
"Beliau mantan ketua DPRD Kabupaten Luwu yang paling saya syukuri selama beliau mendampingi bupati cukup aktif memberikan kontribusi dan membantu," tambahnya.
Pengamat politik Universitas Bosowa (Unibos) Kota Makassar, Arif Wicaksono mengaku, fenomena seperti itu dinamakan sebagai political privilege.
"Yang dimaksud dengan political privilege adalah keuntungan politik yang dimiliki oleh sekelompok orang yang berkuasa, atau oleh mayoritas yang muncul akibat kebebasan penggunaan power melalui tekanan atau tidak kepada pihak yang powerless atau minoritas atau rakyat kebanyakan," jelasnya, Kamis (10/8/2023).
"Jadi jika sebuah keluarga penguasa yang ramai-ramai mencalonkan diri diberbagai level itu, sudah hampir pasti merupakan privilege dan bagi yang menjalankan, hal itu memang sebuah kelebihan," tambahnya.
Menurut Arif, tak ada yang salah dari perilaku tersebut.
Sebab, setiap individu yang secara administratif sesuai itu sah-sah saja untuk mancalonkan diri.
Namun, sambung Arif, kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan agar penilaian mereka terhadap salah satu caleg itu bisa substantif.
"Idealnya, kesadaran masyarakatlah yang harus ditingkatkan, bahwa mereka harus punya penilaian juga terhadap mereka yang akan maju, siapa yang perlu dipilih, siapa yang tidak perlu dipilih, dan seterusnya," tutupnya.
Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana