Sehingga hampir seluruh penduduk mendapat perlindungan kesehatan yang memadai.

"Teruskan dukungan bersama untuk mencapai UHC yang ditargetkan RPJMN 2022-2024 yaitu sedikitnya 98 persen dari total populasi menjadi anggota JKN," kata Ma'ruf Amin.

Tak Punya Utang

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya tidak memiliki utang pembayaran klaim kepada rumah sakit.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Penganugerahan Universal Health Coverage (UHC) yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Baca juga: Terima UHC, Pemkab Bantaeng Beri Pelayanan Maksimal di Bidang Kesehatan

Baca juga: Dinas Sosial Makassar Bangun Posko Operasi Anak Jalanan

"Kami laporkan, dulu awal-awal rumah sakit pada enggan kerja sama, sekarang pada rebutan. Tidak berhenti di situ, kami memikirkan cash flow rumah sakit dan BPJS Kesehatan tidak punya utang ke rumah sakit," ungkapnya.

"Kalau ada pemda yang BPJS Kesehatan punya utang, mohon diberitahukan kepada kami. Kami selesaikan secepat mungkin. Bahkan kami memberikan uang muka. Bahkan bersama Kementerian Kesehatan kami naikkan tarif untuk rumah sakit," lanjut Ghufron.

Lebih lanjut Ghufron menyebutkan, sebanyak 23.000 lebih fasilitas kesehatan (faskes) primer dan 2.963 faskes rujukan telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Ini untuk memastikan perluasan akses pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Program ini tentunya telah memberikan manfaat dirasa oleh masyarakat secara luas yang membutuhkan layanan kesehatan. Bahkan pada waktu sehat pun bisa memanfaatkan BPJS Kesehatan. Mulai dari masyarakat yang menderita penyakit ringan ataupun penderita penyakit parah (katastropik)," katanya.(*)