TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Aturan ini akan berlaku penuh pada 2024 mendatang.

Pemanfaatan NIK sekaligus NPWP ini merupakan program pemerintah menuju integrasi satu data nasional.

Data akan terintegrasi langsung dengan sektor-sektor lainnya seperti perbankan, keperluan di kantor imigrasi hingga aktivitas bisnis.

Untuk menuju kesana, Direktorat Jenderal Pajak aktif melakukan sosialisasi di masyarakat untuk peralihan atau pemadanan NIK menjadi NPWP.

Penyuluh KPP Makassar Utara Muhammad Rijal menyampaikan, integrasi NIK jadi NPWP merupakan amanat undang-undang perpajakan.

Menurutnya, UU ini terlalu banyak perubahan di dunia usaha, sehingga pemerintah berpikir untuk mengintegrasikan agar menjadi satu data nasional.

"Dalam UU itu membuat aturan bahwa bagi WNI yang memenuhi kewajiban subjektif dan objektif wajib ber NPWP, NPWP adalah NIK," ucapnya dalam Ngobrol Virtual (Ngovi) Tribun Timur.

Ngovi kali ini mengangkat tema 'NIK jadi NPWP 2024' ditayangkan lewat YouTube dan Facebook Tribun Timur, Senin (27/2/2023) pukul 14.00 wita.

Rijal memaparkan berbagai regulasi yang menjadi dasar kebijakan tersebut.

Antara lain Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kemudian diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah. 

Aturan itu dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Pasal 68 Nomor 50 Tahun 2022.

Terintegrasinya NIK dan NPWP dinilai oleh pemerintah bisa menyelesaikan dan membantu pelaksanaan pajak berjalan efektif dan efisien. 

Jika itu terjadi maka akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran di masyarakat. Jika semakin mudah makan akan semakin menunjukan keadilan.