Baca tanpa iklan
“Ada kemungkinan yang naik itu orang-orang tidak bermutu, lalu perintah ke bawahnya enggak jelas. Perintah ke bawah enggak jelas, apalagi kewajiban setor ke atas.
Nah itu membuat masyarakat tak terlayani, dikit-dikit dimintain duit,” ungkap dia.
Maka, Adrianus menegaskan Polri punya tanggung jawab pada masyarakat untuk terus menjamin soliditas institusinya.
Persoalan perang bintang tak boleh hanya dipandang sekedar urusan internal kepolisian.
“Sehingga misal sepenuhnya ini jadi isu elite, sebagai publik, kita berhak tahu, dan berharap ada penyelesaian,” pungkasnya.
Diketahui, isu perang bintang muncul pasca mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo dan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto saling tuding soal kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur.
Sambo mengungkapkan pernah memeriksa berkas perkara yang menyebut Agus terlibat menerima dana dari penambangan ilegal itu.
Adapun surat laporan hasil penyelidikan itu terdaftar dengan Nomor: R/1253/WAS.2.4/2022/IV/DIVPROPAM, tanggal 7 April 2022.
Surat itu pun telah ditembuskan kepada Kapolri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Kan ada itu suratnya. Ya sudah benar itu suratnya," kata Sambo sesuai persidangan di PN Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2022).
Namun begitu, Ferdy Sambo masih enggan merinci mengenai keterlibatan Agus dan sejumlah nama oknum anggota Polri lainnya di kasus tersebut.
Dia meminta awak media bertanya kepada pejabat yang berwenang.
"Tanya ke penjabat yang berwenang, kan surat itu sudah ada," pungkasnya.
Kini, mantan anak buah Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan menguatkan pernyataan Ferdy Sambo tersebut.
Hendra yang mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri membenarkan jika Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto terseret dalam kasus tambang ilegal batu bara oleh Aiptu (purn) Ismail Bolong.