Baca tanpa iklan
"Kami mau menambah personil tapi tanpa membebani apbd kita. Kita bikin formulasinya lagi nanti. Itu jadi catatan kami di eksekutif, mudah-mudahan kita bisa wujudkan," ujarnya.
OPD terkait, Dishub dan Satpol akan dipanggil untuk membahas ihwal penambahan personel ini.
Apalagi kata Helmi, dua OPD ini membutuhkan tenaga yang banyak karena turun langsung di lapangan melakukan operasi.
Terkait insentifnya, honorer mendapat pos anggaran cukup besar di APBD 2022.
Anggaran yang diusulkan sebesar Rp400 miliar lebih. Itu untuk membayar gaji 12 ribu tenaga kontrak.
"Sekarang kan kita sudah setujui anggarannya, itu di kisaran Rp400 miliar lebih untuk 12 ribu tenaga kontrak," bebernya.
Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, Pemkot Makassar juga memproyeksikan kenaikan gaji tenaga kontrak hingga Rp2,3 juta per bulan.
"Proyeksi kita menyentuh angka Rp2,3 juta, mudah-mudahan bisa naik, karena kan sekarang kita sementara mendata semua. Semoga Desember sudah selesai semua," tutur dia.
Kata dia, pemerintah kota memiliki waktu sebulan lebih hanya untuk merampungkan pendataan tenaga kontrak di seluruh OPD.
"Kita evaluasi dulu tenaga kontrak yang ada di semua dinas dan kecamatan. Kalau ada tenaga fiktif yang kita dapat tentu akan kita relokasi sesuai dengan kebutuhannya," pungkasnya.(*)