Baca tanpa iklan
4. Jaminan keamanan
Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas program vaksinasi Covid-19 di Indonesia, melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah dilakukan serangkaian pengujian dan menyatakan vaksin AstraZeneca aman dan efektif untuk digunakan.
Izin penggunaan darurat pun dikeluarkan pada 22 Februari lalu.
Oleh karena itu, meskipun proses pembuatannya melibatkan enzim yng berasal dari babi, namun vaksin ini tidak membahayakan penggunanya setelah disuntikkan ke dalam tubuh.
"Ada jaminan keamanan penggunaannya oleh Pemerintah sesuai penjelasan yang disampaikan dalam rapat komisi fatwa," ucapnya.
5. Keterbatasan kapasitas pemerintah
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jumlah produksi vaksin dunia masih jauh di bawah kebutuhan vaksin global.
Banyak negara berlomba untuk mendapatkannya.
Akibatnya, Pemerintah negara-negara dunia, termasuk Indonesia tidak memiliki keleluasaan untuk memilih sejumlah vaksin halal dan suci sejumlah yang dibutuhkan.
Dampaknya, pemerintah harus mengambil vaksin yang diproduksi pihak lain, seperti Indonesia yang mengambil sejumlah merek vaksin, tak hanya Sinovac dan AstraZeneca.
Semua itu demi memebuhi kebutuhan dosis vaksin yang dibutuhkan di dalam negeri.
"Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia, baik di Indonesia maupun di tingkat global," kata Asrorun.
Fatwa ini telah selesai dibahas MUI pada beberapa hari yang lalu kemudian diserahkan kepada Pemerintah untuk dijadikan acuan.
Kemudian pada Jumat (19/3/2021) diumumkan kepada publik.(*)
Update berita terkait kegiatan vaksinasi di Tanah Air di Tribun-Timur.com