Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah membahas peluang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2022.
Bahkan, draf usulan revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan atau wali kota tengah dibahas di Senayan.
Jika dewan setuju, maka pilkada serentak yang seharusnya digelar pada 2023 dimajukan setahun.
Baca juga: Visi Misi Danny Pomanto - Fatmawati Rusdi, Appi-Rahman, Dilan, None-Zunnun di Pilkada Makassar 2020
Terkait hal tersebut Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Perindo, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hanura Sulsel sudah siap.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulsel Surya Darma menyatakan pihaknya sudah siap jika Pilgub Sulsel dipercepat.
“Ya, harus siap. Salah satu fungsi parpol adalah memunculkan pemimpin baik nasional maupun lokal,” kata Surya Darma, Selasa (17/11/2020).
Baca juga: Wacana Pilgub Sulsel 2022, Nurdin Halid Sebut Pilkada Serentak 2024 Sangat Merepotkan
PKS mengontrol delapan kursi di parlemen Sulsel. Pada Pilgub Sulsel 2018, partai berbasis Islam itu mengusung Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu pekan lalu juga bertemu dengan Nurdin Abdullah di Gubernuran, Jl Jend Sudirman, Makassar.
“Itu silaturahmi biasa-ji. Tidak ada pembicaraan tentang pilkada sama sekali. Presiden PKS dan Pak Gub hanya sharing masalah bagaimana bisa menyentuh sisi kesejahteraan rakyat via APBD dengan cara efisien dan efektif,” kata Surya Darma.
Baca juga: 8 KPU Gelar Debat Publik Pilkada di Luar Daerah, Direktur Eksekutif Kopel Indonesia Minta Dibatalkan
Ketua DPW PPP Sulsel Muhammad Aras juga mengaku siap bila Pilgub Sulsel digelar 2022 mendatang. “Kami siap kapanpun,” kata Aras.
Pada Pilgub 2018, Partai Kakbah sebagai penyelamat pasangan nomor urut 3 mengusung pasangan Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo. Lalu siapa yang akan diusung kembali di 2022 mendatang?
“Sebisa mungkin kader PPP,” tegas Muhammad Aras.
Baca juga: Kesadaran ASN di Pilkada Serentak 2020 Dinilai Rendah, Begini Respon Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
Selain Muhammad Aras, nama mantan Ketua DPW PPP Sulsel Amir Uskara juga digadang-gadang masuk bursa bakal calon gubernur.
Terpisah, Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad juga tak menyoal jika Pilgub Sulsel dipercepat setahun.
Azhar menegaskan partai besutan Muhaimin Iskandar memiliki stuktur dan jaringan luas dan siap bertarung kapanpun. “PKB Sulsel sangat siap secara struktur dan kader yang akan didorong maju,” katanya.
Baca juga: Selain Nurdin Halid, Peluang Pilgub Sulsel Digelar 2022 Juga Ditanggapi Sekretaris Gerindra Sulsel
Ia menyatakan PKB memiliki sejumlah kader potensial untuk didorong maju ke panggung Pilgub 2020. “Soal kader PKB akan maju bersama siapa, itu masih berproses,” katanya.
Peluang usungan partai dan koalisi masih sangat terbuka.
Menurutnya, hal tersebut tergantung komunikasi politik yang terbangun dengan partai-partai lain nantinya.
“Kader-kader PKB tersedia. Ada delapan anggota DPRD Sulsel dan dua anggota DPR RI adalah kader internal yang sudah teruji,” katanya.
Baca juga: Barru, Bulukumba, Selayar ‘Juara’ di Pilkada Serentak, Bawaslu: Tren Pelanggaran Netralitas ASN Naik
Ketua DPW Partai Perindo Sulsel Sanusi Ramadhan mengatakan partainya juga siap menghadapi perubahan tersebut jika memang drafnya disetujui DPR RI.
“Kalau kemungkinannya itu terjadi, bagi Perindo siap saja menghadapi perubahan itu sepanjang pelaksana dan aturannya jelas,” katanya.
Sanusi menambahkan, pilkada serentak 12 kabupaten/kota di Sulsel 2020 ini memiliki pengaruh signifikan dan kekuatan bagi kandidat Gubernur Sulsel ke depan.
Namun, masing-masing bupati dan wali kota yang terpilih pada 9 Desember 2020 nanti tidak secara otomatis mengarah ke satu kandidat bakal calon Gubernur Sulsel.
“Sesungguhnya sangat signifikan, masing-masing kandidat yang memenangkan Pilkada 2020 ini tidak secara otomatis mengarah ke satu kandidat dikarenakan dukungan masing-masing partai mempengaruhinya,” jelasnya.
Terpisah, Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi mengaku tidak terlalu mengikuti perkembangan yang dibahas komisi II DPR RI. Ia mengakui jika pembahasan RUU Pilkada lebih banyak dibahas di komisi tersebut.
Baca juga: Peluang Pilgub Sulsel 2022, Sudirman Sulaiman: Saya Maksimalkan yang Sudah Diamanahkan
“Kebetulan kami di Komisi IX sangat sibuk sebagai mitra Kementerian Kesehatan dalam merespon isu-isu terkait pengendalian Covid-19,” ujar Ashabul Kahfi.
“Saya pikir kami bertanggung jawab untuk memastikan Kementerian Kesehatan maupun tim yang dibentuk Presiden untuk pengendalian Covid-19 bekerja secara maksimal,” kata Kahfi.
“Kalau ditanya soal wacana berkembang, ya saya dengar juga seperti itu. Menurut saya begini, sepanjang belum ketuk palu, saya kira masih sangat dinamis,".
"Jika memang Pilgub dimajukan setahun lebih cepat, saya pikir sebagai partai politik kami siap dengan berbagai kemungkinan,” katanya.
Baca juga: Luwu Utara, Pangkep Tertinggi Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada Serentak, Gowa, Toraja Nihil
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan (KPU Sulsel) Faisal Amir menegaskan tidak ada masalah. Ia menyampaikan kesiapannya jika Pemilihan gubernur (Pilgub) Sulsel dimajukan ke setahun.
Bahkan, pihaknya rutin mengikuti perkembangan terkini mengenai Draf Pilkada serentak 2022 untuk bahan diskusi internal.
Tapi, karena bentuknya masih draf, Faisal hanya membahas dalam diskusi internal, bukan disampaikan dalam ruang publik.
Baca juga: KPU Siap Gelar Pilgub Sulsel, Nurdin Halid: Pilkada Serentak 2024 Sangat Merepotkan, Ini Alasannya
“Kami memang mengikuti setiap perkembangan draf Undang-undang itu, tetapi kalau draf itu kami belum bisa bahas di publik,” katanya kepada Tribun, Minggu (15/11).
“Tapi kalau bersama KPU daerah kita selalu bahas drafnya, sebagai bahan untuk diskusi-diskusi internal ya, sekaligus memahami substansinya, bagaimana potensi masalah dan segala macam,” ujar Faisal.(*)