Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Demo Tarif PBB-P2 di Pati Merembet ke Bone dan Jeneponto, Pengamat: Alarm Kepala Daerah

Pengamat Politik Andi Luhur Prianto melihat peristiwa Pati menunjukkan betapa rentannya demokrasi yang dibangun pasca reformasi.

Penulis: Kaswadi Anwar | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM/Wahdaniar
PAJAK NAIK - Mahasiswa di Kabupaten Bone unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bone, Jl Ahmad Yani, Kecamatam Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Kamis (14/8/2025). Mahasiswa protes kenaikan PBB-P2. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Demo besar warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah mulai merembet ke Sulawesi Selatan (Sulsel).

Warga Pati unjuk rasa menolak kebijakan Bupati Pati Sudemo yang menaikkan pajak tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Isu serupa menggelinding di dua daerah di Sulsel, yakni Kabupaten Bone dan Kabupaten Jeneponto.

Kabupaten Bone Kabupaten Bone berjarak 170 kilometer (Km) di sebelah timur Kota Makassar, Ibu Kota Provinsi Sulsel.

Banyak tokoh nasional lahir di Bumi Arung Palakka.

Di antaranya Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mantan Panglima ABRI Jenderal M Jusuf.

Sedangkan Jeneponto berada di selatan Kota Makassar. Jaraknya 81,6 kilometer.

Gelombang protes atas kenaikan PBB-P2 di dua kabupaten ini kian panas.

Informasi beredar, kenaikan PBB-P2 mencapai 300 persen di Kabupaten Bone.

Makanya, dua hari terakhir mahasiswa berunjuk rasa menentang kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone.

Sedangkan di Jeneponto, kenaikan PBB-P2 naik tiga tahun terakhir walau persentasenya tak terlalu tinggi.

Pada 2023 naik 0,01 persen, 2024 naik 0,02 persen, sekarang di angka 0,03 persen.

Baca juga: Bapenda Gowa Jamin Tak Ada Kenaikan Tarif PBB-P2 2025, Warga: Tahun 2024 Naik

Baca juga: Target Pajak Bumi dan Bangunan Bone Naik dari Rp29 Miliar Jadi Rp50 Miliar, Tuai Demo Masyarakat!

Namun, warga hingga anggota DPRD Jeneponto sudah bersuara sampaikan protes.

Pengamat Politik Andi Luhur Prianto melihat peristiwa Pati menunjukkan betapa rentannya demokrasi yang dibangun pasca reformasi.

Secara seremonial dan prosedural demokrasi elektoral sukses menjadi alat melegitimasi kekuasaan berbasis kapital.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved