Kongres PAN

Ashabul Kahfi: Politik Harus Berbasis Nilai

Penulis: Abdul Azis
Editor: Sudirman
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ashabul Kahfi bersama Zulkifli Hasan

Sejak saat itu, Kahfi eksis dalam percaturan politik lokal di Sulawesi Selatan selama beberapa era kepemimpinan gubernur.

“Saya sudah duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel sejak era kepemimpinan Pak Amin Syam, dan mengakhiri periode ketiga di masa Prof Nurdin Abdullah,” katanya.

“Tugas kami sebagai politisi adalah memastikan mimpi-mimpi rakyat menjadi kenyataan. Mimpi hidup sejahtera, cerdas, dan sehat. Berdasarkan pengalaman saya bersentuhan dengan konstituen, itulah tiga mimpi utama masyarakat kita. Pekerjaan yang layak, pendidikan terjangkau, dan akses kesehatan,” Kahfi menambahkan.

Cara pandang itu yang mendorong Kahfi selalu memilih ditempatkan di bidang yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Selama di DPRD Sulsel, Kahfi selalu ditempatkan sebagai wakil ketua DPRD yang membidangi kesejahteraan rakyat. Bahkan hingga ke Senayan, Kahfi tetap memilih ditempatkan pada bidang yang serupa.

Kahfi resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 sejak 1 Oktober lalu. Pelantikan dan pengambilan sumpah digelar di gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Ketua DPW PAN Sulsel tiga periode tersebut terpilih sebagai wakil rakyat melalui partainya di Dapil Sulawesi Selatan I.

Dapil I meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar. Kahfi saat itu mendapat nomor urut 1 di partai besutan Zulkifli Hasan.

Meski tidak berlatar belakang ilmu kesehatan, Kahfi mengaku telah memahami seluk beluk masalah yang dihadapi masyarakat di bidang tersebut sejak duduk di DPRD Sulsel.

Tak heran, fraksi PAN menempatkannya di komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Salah satu momen yang berat bagi masyarakat kecil adalah saat mereka sakit. Berobat ke rumah sakit mahal, tidak bisa cari nafkah untuk keluarga. Salah satu tugas saya di DPRD dulu adalah memastikan masyarakat miskin mendapat kartu BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Cukup banyak dana APBD kita alokasikan untuk itu,” ujar Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah periode 2000-2003 ini.

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)

Berita Terkini