Baca tanpa iklan
Ia bertanya-tanya apakah ada kepentingan di balik hal tersebut.
"Sekarang negara bilang Anda boleh berorganisasi tapi syaratnya ini, ini, ini, aturan siapa itu? Kepentingan siapa itu?," ujar Rocky Gerung.
Rocky Gerung menyinggung apakah ini ada kaitannya dengan pembatasan ide radikalisme.
"Bukan kepentingan eksploitas ide yang paling radikal gitu," ungkapnya.
Mendengar itu, Anggota DPR Fraksi PDIP yang hadir, Budiman Sudjatmiko lantas menilai bahwa aturan soal diterbitkannya surat perpanjangan ormas berhubungan dengan presiden yang tengah memimpin.
"Saya kira aturan ini lintas kepresidenan ya Bung Rocky," kata Budiman.
"Enggak ada soal tuh," bantah Rocky.
• Cuma Lewat Video, Blak-blakan Rizieq Shihab di Reuni 212 Dicekal Arab Saudi Karena Diminta Indonesia
• Slamet Maarif Ungkap Skenario Rezim Cekal Habib Rizieq di Arab Saudi Bandingkan Ahok yang Jadi Komut
Namun, Budiman membalikkan pernyataan Rocky Gerung soal adakah kepentingan di balik polemik perpanjangan ormas FPI.
"Artinya begini. kalau Anda dari awal mengatakan kepentingan siapa, kita bicara kepentingan, kita bicara kepentingan."
"Ini aturan lintas kepresidenan," ungkap Budiman lagi.
"Salah, lintasnya itu melintas-lintas di perlintasan yang salah dari awal itu," jawab Rocky Gerung.
Sementara itu, Dosen Komunikasi UNPAD, Kunto Adi Wibowo yang turut hadir bertanya mengapa dulu izin perpanjangan FPI tidak menjadi masalah.
"Tapi kan dulu pernah diizinkan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga)," tanya Kunto Adi Wibowo.
Budiman menjawab, hal itu merupakan kesalahan presiden sebelumnya yang dengan mudah mengizinkan ormas-ormas terdaftar.
"Ya itu salahkan presiden yang pernah mengizinkan."