Baca tanpa iklan
Ia juga mengkritisi website apbd.jakarta.go.id yang sudah tidak dapat diakses publik untuk mencari anggaran tahun 2020.
Dia meminta Anies Baswedan terbuka dan transparan membuka anggaran tersebut untuk publik.
“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan Gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!” kata William Aditya Sarana.
Akhirnya Direvisi
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyatakan, tidak ada anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian Lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor 2020.
"Terkait dengan anggaran Aibon, saya sudah coba sisir, insya Allah tidak ada anggaran Aibon sebesar Rp 82,8 miliar tersebut," ujar Syaefuloh Hidayat di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Syaefuloh Hidayat menuturkan, anggaran Rp 82,8 miliar merupakan anggaran sementara yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta.
Anggaran itu adalah anggaran alat tulis kantor seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.
Namun, anggaran tersebut kemudian disisir kembali oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Anggaran tersebut kemudian direvisi menjadi Rp 22,7 miliar untuk alat tulis kantor di seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.
"Belanja alat tulis kantor yang di situ ada komponen Aibon disampaikan Rp 82 miliar, sebenarnya alat tulis kantor seluruh sekolah itu hanya Rp 22 miliar," kata Syaefuloh Hidayat.
Soal Anggaran Membengkak, Anies Baswedan: Bapak, Ibu, You're Out
Ternyata Gubernur DKI Anies Baswedan rupanya sudah menyoroti pembengkakan anggaran dalam rancangan KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta.
Dalam dokumentasi arahan kepada jajarannya yang diunggah melalui kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Pengarahan itu sebenarnya dilakukan pada 23 Oktober dan dilakukan secara tertutup, khusus untuk jajaran internal Pemprov dan Pemkot 5 wilayah.