Baca tanpa iklan
Mengingat nantinya anggaran itu akan diubah kembali sesuai dengan RKAS, Sudarman asal memilih apa yang ia input dalam sistem e-budgeting tersebut.
"Kalau menurut saya ya enggak masalah, tapi ternyata kan memang ada masalah. Dan ini pun untuk perbaikan ke depannya kayak apa. Artinya jangan berpikir yang simple," ujar Sudarman.
Sementara itu, Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat Agus Ramdani membenarkan bahwa anggaran mengenai Lem Aibon sebesar Rp 8,2 miliar dalam dokumen rancangan KUA-PPAS 2020 sifatnya hanya sementara sampai RKAS diinput sekolah.
Agus Ramdani juga menjelaskan pihaknya menginput data sesuai dengan Pagu Anggaran atau alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja Sudin Pendidikan Jakarta Barat yakni sebesar Rp 82,8 miliar.
"(Anggaran) dihitung perjumlah siswa dikalikan tarifnya. Untuk anak SD itu dikalikan Rp 150.000," kata Agus Ramdani.
Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.
Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
“Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak,” kata William Aditya Sarana di kantor DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Ia pun mempertanyakan, tidak transparannya Pemrov DKI Jakarta terhadap publik dengan dana-dana kegiatan yang fantastis.
Sebab, Pemrov tak membuka secara gamblang detail dalam setiap kegiatan yang dianggarkan.
“Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur,” ujar William Aditya Sarana.
Lalu William Aditya Sarana juga menduga Gubernur Anies Baswedan tidak mengetahui dan memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut.
Padahal, seharusnya Anies Baswedan menjalankan peran sebagai kepala daerah dan bertanggung jawab penuh memastikan anggaran tepat sasaran, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Kalau Gubernurnya saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input atau tidak tahu menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi,” kata William Aditya Sarana.