Baca tanpa iklan
TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Masa jabatan Jusuf Kalla (JK) sebagai Wakil Presiden Indonesia akan berakhir tanggal 20 Oktober mendatang bersamaan dengan pelantikan Presiden Indonesia Joko Widodo dan wakilnya KH. Ma'ruf Amin.
Gubernur Sulsel M Nurdin Abdullah menyebutkan sosok JK masih sangat dibutuhkan bangsa dan negara. Walaupun sudah tidak menjabat sebagai Wapres. Terutama pemikiran putra asal Bone ini mengenai perdamaian.
Dosen FIS UNM Jadi Pembicara Seminar Internasional di Sheraton Surabaya Hotel
Prof Ma’ruf Hafidz Diberi Amanah Jadi Ketua Dewan Etik LLDIKTI IX Sulawesi
Ingat Norman Kamaru, Dipecat dari Polisi Lalu Bisnis Bubur Bangkrut, Mantan Istri Bongkar Sifat Asli
Ingat Norman Kamaru, Dipecat dari Polisi Lalu Bisnis Bubur Bangkrut, Mantan Istri Bongkar Sifat Asli
VIDEO: Patroli Aparat Gabungan di Jeneponto Jelang Pelantikan Presiden
" Pak JK itu sebagai tokoh perdamaian dunia dan merupakan kebangaan masyarakat Sulsel. Beliau telah membawa suasana Sulsel itu identik Pak JK yang berhasil mendampingi dua presiden. Pak JK itu sosok yang tahu menempatkan diri dan sebagai wakil presiden yang baik," kata Nurdin Abdullah dalam rilisnya yang dikirim ke Tribun, Jumat (18/10/2019).
Demikian juga dengan Jokowi, ia menilai akan tetap minta saran dan masukan termasuk meminta saran tentang keutuhan NKRI. JK adalah sosok yang bisa diterima semua kalangan.
" Sumber inspirasi bagi kita semua karena orang yang sangat konsisten, apa yang dibicarakan itu yang dikerjakan atau taro ada taro gau," sebutnya.
Lebih jauh, mantan bupati Bantaeng ini menjelaskan sosok JK menjadi representasi masyarakat Indonesia Timur. Selama berkarier di pemerintahan, JK selalu memperhatikan pembangunan kawasan Indonesia Timur.
" Dimana pun bicara selalu bicara Indonesia timur," ujar Nurdin Abdullah.
Tak hanya itu, sebagai sosok berjiwa sosial JK mendapatkan amanah memimpin Palang Merah Indonesia (PMI) selama dua periode hingga saat ini. Di bidang agama, mantan ketua Kadin Sulsel ini dipercaya menjabat Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI).
" Kita tinggal mendoakan beliau agar sehat selalu, karena kita masih butuh gagasan dan pikiran beliau untuk bangsa negara. Harus ada JK baru, harus ada tokoh sentral baru dari Sulsel. Bukan ditunjuk, tapi harus dibangun dari awal," pungkasnya.(*)
Satu Lagi Hasil Perjuangan JK, Indonesia Terpilih Dewan HAM PBB dengan Suara Terbanyak
Indonesia berhasil memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (17/10/2019) sore atau Jumat (18/10/2019) wita.
Dalam rilis yang dikirim Staf Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB, Erma Rheindryani, Indonesia mendapat 174 suara dukungan dari 193 negara anggota PBB.
"Indonesia kembali mendapat kepercayaan komunitas internasional untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Untuk kelima kalinya, Indonesia akan kembali memberikan kontribusi nyata dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat global." tegas Wakil Tetap RI pada PBB, Duta Besar Dian Triansyah Djani dari markas besar PBB di New York.
Masuknya Indonesia dalam Dewan HAM PBB itu tidak lepas dari perjuangan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca: Pidato Pamungkas Wapres JK di PBB, Dukung Palestina dan Multilateralisme, Ini Kutipan Lengkapnya!
Sebagai ketua delegasi Indonesia, JK mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB Periode 2020-2022 di akhir pidato resminya dalam Sidang Umum Ke-74 PBB di New York, Jumat (27/9/2019) lalu.
Bukan hanya mengumumkan, JK juga bertindak sebagai juru kampanye Indonesia ke negara sahabat untuk masuk anggota Dewan HAM PBB.
Menko PMK Puan Maharani yang kini Ketua DPR RI juga mendampingi Wapres JK dakam Sidang Umum Ke-74 PBB tersebut.
Puan Maharani juga terlibat aktif mengampanyekan Indonesia masuk Dewan HAM PBB di sela Sidang umum tersebut.
"Kami sangat terbantu lagi oleh Pak JK. Beliau untuk kesekian kalinya menjadi juru kampanye Indonesia dalam Sidang PBB untuk masuk menjadi anggota Dewan HAM PBB," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sela Sidang Umum PBB tersebut.
Menurut Dian Triansyah Djani, suara terbanyak dan tertinggi di kawasan Asia Pasifik yang diperoleh Indonesia ini merupakan keberhasilan diplomasi Indonesia.
Bagi Indonesia, keanggotaan ini juga merupakan bentuk pemenuhan mandat konstitusi dan penegasan komitmen Indonesia dalam penerapan norma HAM global tidak hanya di tingkat global, melainkan juga di tingkat regional dan nasional.
Selama masa kampanye, Indonesia mengusung tagline "A True Partner for Democracy, Development and Social Justice".
"Jelas sekali bahwa masyarakat internasional sangat menghargai rekam jejak Indonesia dan melihat demokrasi dan toleransi sebagai aset untuk berperan aktif di Dewan HAM PBB." lanjut Dirjen Kerjasama Multilateral, Febrian Ruddyard.
Kepercayaan dunia tersebut juga merupakan hasil kerja keras seluruh elemen bangsa, termasuk diplomat Indonesia di berbagai belahan dunia, di bawah arahan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM pada 2020 akan bersamaan dengan keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB dimana Indonesia juga berkomitmen untuk membantu menjembatani kinerja kedua organ penting PBB tersebut.
Indonesia akan memulai masa tugasnya di Dewan HAM mulai 1 Januari 2020, bersama negara-negara Asia Pasifik lainnya yakni Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Fiji, India, Nepal, Pakistan, Filipina, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Marshall Islands.
Negara lainnya yang terpilih dalam pemungutan suara di Sidang Majelis Umum PBB ke-74 ini adalah Libya, Mauritania, Sudan, Namibia, Jepang, Korea Selatan, Irak Marshall Islands, Armenia, Polandia, Brasil, Venezuela, Jerman, Belanda.
Dewan HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa merupakan organ antarpemerintah di PBB yang terdiri atas 47 negara anggota PBB dan bertanggung jawab untuk memperkuat pemajuan dan pelindungan HAM di seluruh dunia, menangani situasi pelanggaran HAM serta membuat rekomendasi terkait hal tersebut.(*)
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
(*)