Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Sebagai bentuk solidaritas menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Direktorat Lalu Lintas Polda Sulbar menggelar pelayanan SIM keliling.
Rencananya, akan menyasar Makorem 142 Tatag, Makodim 1418 dan Lanal Mamuju.
Alasan Keselamatan, Garuda Indonesia Belum Mau Pasang Logo Lagi di Perut Sriwijaya Air
VIDEO: Ketua Hiswana Migas Parepare Minta Pemerintah Perhatikan BBM untuk Kelompok Tani
Segera Nikah? Ayu Ting Ting Akhirnya Luluh Minta Ivan Sahabat Ruben Antar Anaknya Bilqis ke Sekolah
Bocah 14 Tahun Diperkosa Ayah Tiri Hingga Patah Tulang, Korban Lalu Diusir Setelah Puas
Anak Buah Selingkuh dengan Istri Berujung Rencana Pembunuhan ke Suami, Begini Jalan Ceritanya
Direktur Lalu Lintas AKBP I Made Darmadi Giri mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya mendukung kesadaran tertib lalu lintas melalui kerjasama TNI demi mewujudkan masyarakat yang menjadi pelopor keselamatan.
" Sekaligus upaya memeriahkan HUT ke-74 TNI melalui gerakan pelayanan SIM keliling di titik-titik Mako TNI di Mamuju, seperti Korem 142 Tatag, Kodim 1418 dan Lanal Mamuju,"ujar AKBP I Made Darmadi.
I Made Darmadi menambahkan, pelayanan SIM keliling ini akan dilaksanakan selama tiga hari hingga puncak HUT ke-74 TNI pada 5 Oktober 2019.
"Hal ini juga dilakukan sebagai salah satu kado istimewa menjelang HUT ke-74 TNI,"ucapnya.
Dikatakan, khusus untuk pemohon SIM yang lahir pada tanggal 5 Oktober akan digratiskan.
" Pihak Polri tetap akan membayarkan PNBP yang menjadi setoran mutlak bagi pemohon SIM,"tuturnya.
Sementara itu, Komandan Korem 142 Tatag Kolonel Inf Eventius Teddy Danarto mengucapkan terimakasi dan apresiasinya atas dukungan Ditlantas Polda Sulbar dalam memeriahkan HUT ke-74 TNI melalui pelayanan SIM.
"Sinergitas dan soliditas TNI dan Polri memang harus senantiasa terjaga, dalam rangka mengawal dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,"tuturnya. (tribun-timur.com)
Pilkada 2020, Pemkab Mamuju Sepakati Anggaran Pilkada Rp 28 Miliar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Sulbar menyepakati anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada tahun 2020 sebesar Rp 28 milliar, Selasa (1/10/2019) kemarin.
Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Mamuju bersama KPU Kabupaten Mamuju di Aula kantor Bupati Mamuju.
Sekertaris Daerah (Sekda) Mamuju, Suaib Kamba yang mewakili pihak Pemkab dalam penandatanganan itu mengatakan, anggaran yang disepekati tidak sesuai dengan permintaan KPU yang mencapai Rp 39 miliar.
"Kita tidak bisa mengakomodir semua permintaan KPU mengingat kapasitas anggaran yang terbatas sehingga nilai tersebut adalah angka yang telah dirasionalisasi bersama antara TPAD dengan KPU," kata Suaib.
Suaib berharap anggaran tersebut dapat dimaksimalkan oleh KPU dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 mendatang.
"Kami berharap, hibah anggaran tersebut dapat dimaksimalkan KPU untuk melaksanakan Pilkada tahun 2020," harap Suaib.
Sementara Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang mengatakan, anggaran hibah daerah yang disepakati sudah dirasionalisasikan, termasuk mengurangi asumsi pasangan calon dari lima menjadi tiga pasangan calon.
"Anggaran itu tentunya bakal kami maksimalkan. Kami juga sudah buat fakta integritas sehingga penganggaran betul-betul dilaksanakan sesuai ketentuan," kata Hamdan.
Hamdan mengungkapkan, anggaran tersebut bisa saja tidak maksimal atau bisa saja nantinya akan terjadi kekurangan anggaran.
"Karena KPU RI telah mengusulkan supaya honor petugas ad hoc dinaikkan sesuai Upah Minimum Regional (UMR) setiap provinsi,"ucapnya.
"Jika kemarin honor ketua KPPS hanya Rp.550 ribu, maka naik menjadi sekira Rp 1 juta. Kalau itu disetujui Kemenkeu (Kementerian Keuangan-red), kami kekurangan Rp.4,5 miliar. Tapi, kita tunggu tindaklanjutnya, tentu akan dibicarakn lagi dengan Pemkab Mamuju," tambah Hamdan.
Bupati Mamuju Tengah Kecewa Putrinya Tak Jadi Ketua DPRD Sulbar
Bupati Mamuju Tengah H Aras Tammauni hengkang dari Demokrat.
Uwe Aras, sapaan Bupati Mamuju itu mengajukan pengunduran diri ke DPD Demokrat Sulbar Senin, 23 September 2019.
Ketua DPD Demokrat Sulbar Suhardi Duka (SDK) telah menerima surat pengunduran diri Ketua Demokrat Mamuju Tengah itu.
"Saya kira setiap orang punya hak memilih partai mana yang cocok. Jadi kalau Uwe Aras mundur dari Demokrat saya tidak bisa menghalangi, saya no problem. Saya pikir haknya Uwe Aras untuk mundur," kata SDK via telepon.
Mantan Bupati Mamuju dua periode itu tidak mengetahui alasan Uwe Aras mundur sebagai kader Demokrat.
Baca: Kata ZODIAK Hari Ini Kamis 26 September 2019 - Leo Dapat Pujian, Capricorn Anda Pilar Kesuksesan
Baca: Waduh, Rachel Maryam Perang Twit Lagi dengan Joko Anwar, Kok Bisa? Begini Kronologis dan Profilnya
Baca: Niat Puasa Senin Kamis Lengkap Keutamaannya untuk Kesehatan dari Turunkan Lemak hingga Obat Stres
Namun, informasi diperolehnya terkait posisi kursi Ketua DPRD Sulbar.
Putrinya Uwe Aras, Amalia Fitri Aras gagal mengisi kursi itu.
Posisi tersebut diisi Sitti Suraidah Suhardi, putri Suhardi Duka.
"Masa anaknya semua. Anaknya (Arsal Aras) juga di Mamuju Tengah (Ketua DPRD). Dan itu adalah kewenangan DPP menilai tingkat loyalitas seseorang," ujar Suhardi Duka.
Aras Tammauni menyebutkan, pengunduran dirinya sebagai ketua Demokrat diputuskan Senin, pukul 12.00 Wita.
"Itu waktu kelahiran saya. Kemarin baru diantarkan ke DPD," kata Aras Tammauni.
Aras menilai, penunjukan Ketua DPRD Sulbar menyalahi petunjuk teknis (Juknis) partai.
Baca: Ini Pasal-Pasal Kontroversial di RKUHP yang Jadi Alasan Unjuk Rasa
Baca: Maroon 5 Rilis Single Memories, Ini Video dan Liriknya
Baca: Tak Hanya Mahasiswa, 9 Artis Ini Ikut Tolak RKUHP & RUU KPK, Ada Iwan Fals hingga Dian Sastrowardoyo
Sepengetahuannya, sebelum pemilihan sudah ada komitmen siapapun peraih suara terbanyak maka dialah yang menjadi unsur pimpinan.
Ia merujuk suara putrinya dalam pemilu 2019 adalah terbanyak dari seluruh caleg Demokrat mencapai 22.622 suara.
Sementara suara Suraidah hanya 9.820 suara.
Selain itu, Amalia Fitri Aras adalah mantan Ketua DPRD Sulbar periode 2014-2019.
Kalaupun bukan Amalia yang ditunjuk menjadi ketua, partai mestinya memberikan posisi itu kepada Kalma Katta yang juga mantan Bupati Majene dengan perolehan 10 ribuan suara.
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420
FOTO: Dir Lantas Polda Sulbar AKBP I Made Darmadi Giri (Humas Polda Sulbar)
Area lampiran