Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel), Kadir Halid, menyatakan belum saatnya Pemprov Sulsel beli helikopter.
"Kenapa? Karena sekarang ini banyak yang bisa disewa. Buat apa kita beli? Belum lagi biaya operasionalnya, biaya pilotnya, dan biaya teknisi," kata Kadir, Selasa (17/9/2019).
Kadir menegaskan, jauh lebih murah kalau disewa. Selain itu, katanya, tidak setiap saat helikopter tersebut dipakai.
Baca: Tak Ditemui Anggota DPRD Sulsel saat Unjukrasa Tolak Revisi UU KPK, Mahasiswa Nyaris Bentrok
Terkait ketidak hadirannya dalam paripurna DPRD Sulsel, Kadir menegaskan, paripurna yang digelar Selasa (17/9/2019) sangat mendadak dan tidak dijadwalkan di bamus (badan musyawarah).
"Dan juga belum dirapatkan di Fraksi Golkar. Jangan dipaksa-paksa," tegas Kadir kepada Tribun.
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan juga telah menolak usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membeli helikopter.
Baca: Datangi Gedung DPRD Sulsel, Pengunjukrasa Minta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disahkan
Pemprov mengusulkan anggaran pembelian helikopter ini dialokasikan dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pokok 2020 senilai Rp 30 miliar.
Menurut anggota Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan, Wawan Mattaliu, pengadaan helikopter belum terlalu dibutuhkan oleh pemprov.
Masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak untuk dijadikan prioritas Gubernur Sulsel.
Baca: Dipecat Jelang Pelantikan Anggota DPRD Sulsel, Caleg Terpilih PDIP Langsung ke Jakarta
"Pengadaan heli belum urgen. Beban operasionalnya juga berat. Masih lebih urgen urusan pendidikan dan kesehatan," kata dia.
Politisi Partai Hanura ini menjelaskan, usulan itu dipastikan akan dipertimbangkan dan melihat skala prioritasnya serta RPJMD.
"Kami juga akan menelisik kebijakan umum anggaran 2020. Apa memang itu ada," tegasnya.
Baca: Ini Alasan PDIP Pecat Novianus Jelang Pelantikan Anggota DPRD Sulsel Terpilih
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Sulsel merasionalisasi anggaran dinas sosial di RAPBD Perubahan 2019 Sebesar Rp 1 miliar.
"Kami dari Komisi E meminta untuk dikembalikan rasionalisasi (anggaran) itu. Kami minta supaya program dimasukkan semua," kata Irfan AB di gedung DPRD Sulsel, Kamis (12/9/2019).
Alasannya, kata Irfan, anggaran sebesar Rp 1 miliar yang dipotong tersebut sangat dibutuhkan dinas Sosial.
Apalagi dinas sosial memiliki program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Karena di dinas sosial banyak pembiayaan yang menyangkut langsung untuk kepentingan stakeholder yang selama ini dilayani dinas sosial," sebutnya.
"Misalnya orangtua jompo, orang miskin, panti sosial yang tersebar di kabupaten. Itu kan butuh ditingkatkan biaya makan minumnya yang selama ini hanya dapat 10 ribu rupiah per hari untuk makan pagi, sore dan malam hari," lanjutnya.
Dalam rapat pembahasan RAPBDP 2019, sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti rasionalisasi anggaran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sulsel.
Baca: BREAKING NEWS: DPRD Sulsel Kirim Rekomendasi Hak Angket Gubernur ke Mendagri dan APH
Pemotongan anggaran hampir merata di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulsel.
Salah satunya di Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulsel. Pemprov melakukan rasionalisasi atau pemotongan anggaran senilai Rp 1 milar.
Pemprov Ingin Beli Helikopter, DPRD Sulsel Bilang Begini, Disetujui?
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Sejumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menolak usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengadaan Helikopter.
Pemprov mengusulkan anggaran pengadaan Helikopter ini untuk dialokasikan dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPB) pokok 2020 mendatang senilai Rp 30 miliar.
Menurut anggota Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan Wawan Mattaliu bahwa pengadaan Helikopter belum terlalu dibutuhka oleh Pemprov.
Sejarah Hari Ini: Kisah Tewasnya Teroris Noordin M Top, 17 September 2009, Ditembak di Solo
8 Ketua Fraksi DPRD Mamasa Gelar Rapat, Apa yang Dibahas?
Begini Cara Polsek Marang Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Pangkep
Masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak untuk dijadikan prioritas Gubernur Sulsel.
"Pengadaan heli belum urgen. Beban operasionalnya juga berat. Masih lebih urgen urusan pendidikan dan kesehatan," kata dia.
Politisi Partai Hanura ini menjelaskan usulan itu dipastikan akan dipertimbangkan dan melihat skala prioritasnya serta RPJMD.
"Juga kami akan menelisik kebijakan umum anggaran 2020. Apa memang itu ada;' tegasnya.
Sejarah Hari Ini: Kisah Tewasnya Teroris Noordin M Top, 17 September 2009, Ditembak di Solo
8 Ketua Fraksi DPRD Mamasa Gelar Rapat, Apa yang Dibahas?
Begini Cara Polsek Marang Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Pangkep
Senada disampaikan Ketua Fraksi Golkar Kadir Halid. Anggota DPRD Sulsel itu menyebut pemerintah provinsi semestinya memprioritaskan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakay.
"Untuk Heli saat ini belum diperlukan, banyak heli yang bisa disewa. Buat apa beli, kalau masih banyak yang bisa disewa," sebutnya.
Disisi lain untuk pengadaan heli membutuhkan dana cukup besar. Terlebih lagi biaya operasionalnya, pilot dan teknisinya
"Usulanya lebih 30 milyar," ujar Kadir.(*)
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur: