Jelang Akhir Masa Jabatan, Rapat APBD P 2019 Hanya 5 Anggota DPRD Sulsel Hadir

Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

DPRD Sulsel kembali menggelar rapat lanjutan pembahasan RAPBD Perubahan 2019. Rapat berlangsung di lantai enam Komisi D DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukkang, Makassar , Rabu (11/08/2019

Jelang Akhir Masa Jabatan, Rapat APBD P 2019 Hanya 5 Anggota DPRD Sulsel Hadir

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan kembali menggelar rapat lanjutan pembahasan RAPBD Perubahan 2019.

Rapat berlangsung di lantai enam Komisi D DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukkang, Makassar , Rabu (11/08/2019).

Namun sayangnya, rapat pembahasan ini tak memenuhi separu ruangan. Terlihat hanya lima orang anggota Dewan yang hadir.

Baca: Pemotongan Anggaran Dinsos Rp 1 M, Ini Kata Ketua Banggar DPRD Sulsel

DPRD Sulsel kembali menggelar rapat lanjutan pembahasan RAPBD Perubahan 2019. Rapat berlangsung di lantai enam Komisi D DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukkang, Makassar , Rabu (11/08/2019 (TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI)

Dari pantauan Tribun sekitar pukul 13.30 wita anggota dewan yang hadir adalah Nurhidayati Zainuddin (Fraksi PPP)

Muslim Salam (Fraksi NasDem), Arifuddin Fatta (Fraksi Golkar) dan Syamsuddin Carlos (Fraksi PAN), Andi Irwandi Natsir (Fraksi PAN)

Pada rapat pembahasan APBD P 2019 dipimpin langsung Nurhidayati dengan dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). 

Anggaran Dinsos Dipotong Rp 1 M

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memotong anggaran untuk Dinas Sosial (Dinsos) dianggaran perubahan 2019 mencapai Rp 1 miliar.

Rasionalisasi atau pemotongan anggaran berimbas pada alokasi bantuan anak yatim di sejumlah panti asuhan di Sulsel.

Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sulsel Fahruddin Rangga pemotongan anggaran itu tidak hanya melihat dari sisi penghematan.

Baca: Ipar Gubernur Sulsel Daftar Bacalon Bupati Pangkep di PDIP

Baca: VIDEO: Kementerian Perindustrian Dorong Inovasi Teknologi untuk IMKM

Baca: Soal Video 15 Mantan Camat, BKPSDM Makassar: Sanksi Paling Ringan Penurunan Pangkat

Tetapi yang lebih penting adalah urgensi dan capaian sasaran dari kegiatan tersebut.

"Terlebih bila itu adalah kebutuhan prioritas OPD (organisasi perangkat daerah)," kata politisi Partai Golkar tersebut.

Banggar DPRD Sulsel gelar rapat pembahasan RAPBD di gedung DPRD Sulsel (TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI)

Walaupun memang sejatinya perubahan APBD itu kata Rangga adalah menambah dan mengurangi, tapi tidak mengabaikan capaian sasaran prioritas.

Tapi kata dia anggaran belum final dan masih dalam pembahasan ditingkat badan anggaran.

Halaman
123

Berita Terkini