Baca tanpa iklan
Senada disampaikan anggota Fraksi Hanura DPRD Sulsel Wawan Mattaliu. Wawan mengatakan sangat menyayangkan peganggaran yang menapikan RPJMD.
"Sikap saya hampir sama dengan fraksi lain," ujarnya. Meski demikian kata dia masih dalam pembahasan ditingkat Badan Anggaran. "AKhir minggu ini sudah selesai ditingkat banggar," ujarnya.
Sekedar diketahui Pemprov Sulsel tengah gencar melakukan rasionalisasi anggaran di era kepemimpinan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman.
Hampir semua OPD dipangkas dengan alasan rasionalisasi angggaran.
Dana Sejumlah OPD di Sulsel Dipangkas
Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan kembali menyoroti rasionalisasi anggaran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sulsel.
Pemotongan anggaran hampir merata di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulsel.
Tak terkecuali di Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulsel. Pemprov melakukan rasionalisasi atau pemotongan anggaran senilai Rp 1 milar.
Baca: VIDEO: Kementerian Perindustrian Dorong Inovasi Teknologi untuk IMKM
Baca: Soal Video 15 Mantan Camat, BKPSDM Makassar: Sanksi Paling Ringan Penurunan Pangkat
Baca: VIDEO: PSM vs PSIS Semarang, Bambang Nurdiansyah yang Sesalkan Laga Tunda
"Secara umum bukan hanya di Dinsos yang mengalami rasionalisasi. Tapi hampir semua opd mengalami hal yang sama," kata anggotan Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Sulsel, Arum Spink kepada Tribun.
Menurut politisi NasDem sejak awal menolak rasionalisasi ini.
"Kami dari NasDem sejak awal meminta penjelasan dari rasionalisasi itu. Apalagi jika di Dinsos, malah kami meminta agar ditambah anggarannya. mengingat hal itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Beberapa yang lain malah melebihi dari pagu indikatif," ujarnya.
Ia mengaku akan terus mengawal pembahasan anggaran ini mulai dari tingkat Kelompok Kerja hingga rapat akhir sebelum penetapan.
"Kami sudah meminta kepada anggota fraksi yang ada di komisi E yang menjadi mitra di Dinsos untuk mengawal hal ini. Pikiran kami malah minta ditambah bukan dikurangi," tegasnya.
Senada disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Kadir Halid.
Kebijakan rasionalisasi anggaran khususnya pada DInas Sosial sangat tidak rasional.