Pemotongan Anggaran Dinsos Rp 1 M, Ini Kata Ketua Banggar DPRD Sulsel

Pemotongan Anggaran Dinsos Rp 1 M, Ini Kata Ketua Banggar DPRD Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memotong anggaran untuk Dinas Sosial (Dinsos) dianggaran perubahan 2019 mencapai Rp 1 miliar.

Rasionalisasi atau pemotongan anggaran berimbas pada alokasi bantuan anak yatim di sejumlah panti asuhan di Sulsel.

Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sulsel Fahruddin Rangga pemotongan anggaran itu tidak hanya melihat dari sisi penghematan.

Baca: Ipar Gubernur Sulsel Daftar Bacalon Bupati Pangkep di PDIP

Baca: VIDEO: Kementerian Perindustrian Dorong Inovasi Teknologi untuk IMKM

Baca: Soal Video 15 Mantan Camat, BKPSDM Makassar: Sanksi Paling Ringan Penurunan Pangkat

Tetapi yang lebih penting adalah urgensi dan capaian sasaran dari kegiatan tersebut.

"Terlebih bila itu adalah kebutuhan prioritas OPD (organisasi perangkat daerah)," kata politisi Partai Golkar tersebut.

Walaupun memang sejatinya perubahan APBD itu kata Rangga adalah menambah dan mengurangi, tapi tidak mengabaikan capaian sasaran prioritas.

Tapi kata dia anggaran belum final dan masih dalam pembahasan ditingkat badan anggaran.

Senada disampaikan anggota Fraksi Hanura DPRD Sulsel Wawan Mattaliu. Wawan mengatakan sangat menyayangkan peganggaran yang menapikan RPJMD.

"Sikap saya hampir sama dengan fraksi lain," ujarnya. Meski demikian kata dia masih dalam pembahasan ditingkat Badan Anggaran. "AKhir minggu ini sudah selesai ditingkat banggar," ujarnya.

Sekedar diketahui Pemprov Sulsel tengah gencar melakukan rasionalisasi anggaran di era kepemimpinan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman.

Hampir semua OPD dipangkas dengan alasan rasionalisasi angggaran.

Dana Sejumlah OPD di Sulsel Dipangkas

Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan kembali menyoroti rasionalisasi anggaran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sulsel.

Pemotongan anggaran hampir merata di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulsel.