Nota Keuangan & Draf RAPBD-P Pemprov Sulbar 2019 Diserahkan ke DPRD,Perhatikan Angka-angkanya

Penulis: Nurhadi
Editor: Syamsul Bahri
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Penyerahan nota keuangan dan draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Pemprov Sulbar T.A 2019 oleh Sekprov Dr Muhammad Idris kepada ketua DPRD Sulbar Hj Amalia Fitri Aras, Kamis (29/8/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Sekertaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, serahkan nota keuangan dan draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Pemprov Sulbar T.A 2019 kepada DPRD, Kamis (29/8/2019).

Nota keuangan dan RAPBD-P tersebut diterima langsung Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, malam.

Daftar Harga Hp Oppo Terupdate Agustus 2019, Mulai Rp 1 - Rp 2 Jutaan, Oppo A5s, Oppo A7 & Oppo A39

Polisi Cari Pelaku Pencuri Sepeda Motor Pengunjung Cafe Lino Jeneponto yang Dibawa Kabur Pencuri

Hengkang? Kim Heechul Tidak Akan Ikut Konser Super Show 8 & Konser Dunia Super Junior

Lawan Gowa, Pangkep dan Bulukumba, Begini Kata Ketua Peraijo Jeneponto

3 LINK Live MolaTV Live Streaming Southampton vs Man United - Aksi Daniel James di Stadion Angker!

"Dengan diserahkannya nota keuangan dan RAPBD-P ini, akan menjadi bahan masukan bagi fraksi-fraksi di DPRD Sulbar dalam menyusun dan menyampaikan pemandangan umumnya pada rapat paripurna selanjutnya,"kata Amalia.

Sementara Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, penyusunan RAPBD-P 2019, dilakukan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi APBD yang ditetapkan sebelumnya, sehingga mengharuskan ada pergeseran anggaran antara unit kerja organisasi, serta antara kegiatan dan jenis belanja.

"Hal itu juga disebabkan adanya sisa lebih anggaran tahun lalu, yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan,"ujarnya.

Dikatakan, kebijakan penganggaran pada APBD-P 2019 masih diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, yaitu perbaikan kualitas SDM dan kebudayaan.

Kemudian perbaikan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan ekonomi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pengelolaan lingkungan hidup.

"Juga mempertimbangkan sejumlah hal, pertama adanya kegiatan yang merupakan arahan dari pemerintah pusat. Kedua kewajiban kepada Pemkab berupa bagi hasil pajak daerah,"jelasnya.

Penyerahan nota keuangan dan draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Pemprov Sulbar T.A 2019 oleh Sekprov Dr Muhammad Idris kepada ketua DPRD Sulbar Hj Amalia Fitri Aras, Kamis (29/8/2019). (Nurhadi/tribunsulbar.com)

"Ketiga kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan dana alokasi khusus (DAK), keempat kewajiban terhadap belanja penyertaan modal dan kelima penataan kembali belanja gaji dan tunjangan pegawai berdasarkan realisasi gaji sampai dengan Agustus 2019,"sambungnya.

Lebih jauh Idris menjelaskan, rencana pendapatan mengalami perubahan yang semula sebesar Rp 2,1 triliun, berubah menjadi Rp 2 triliun, atau ada penurunan sebesar 0,31 persen atau Rp 63,2 miliar.

“Penurunan tersebut, disebabkan adanya penurunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), semula dari Rp 370 miliar, menjadi Rp 335 miliar atau turun sebesar Rp 34 miliar atau 10,24 persen,"paparnya.

Selain penurunan dari jenis PAD, kata Idris, penurunan lainnya disebabkan oleh penurunan dana transfer yaitu, DAK fisik yang semula Rp 205 miliar, menjadi Rp 177 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp 28 miliar atau turun 16 persen.

"Untuk belanja daerah, secara keseluruhan perubahan belanja tahun anggaran 2019 yang semula direncanakan sebesar Rp 2 triliun, menjadi Rp 2,1 triliun atau mengalami naik sebesar Rp 33,4 miliar.

Idris menambahkan, berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, kemampuan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD-P 2019 mengalami kenaikan.

Mengenai pembiayaan daerah, Idris mengungkapkan, dapat dirinci yakni penerimaan pembiayaan daerah sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp 30 miliar, berubah menjadi Rp 129 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp 98 miliar.

“Kenaikan ini karena penyesuaian hasil audit BPK atas laporan keuangan APBD 2018 dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu,"ucapnya.

Sementara, pengeluaran pembiayaan daerah, direncanakan sebesar Rp 58 miliar, berubah menjadi Rp 60 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp 2 miliar, untuk penyertaan modal kepada Perum PT. Sibuku Energi Malaqbi.

Idris berharap, rancangan perubahan APBD tersebut, dapat segera dibahas dan disetujui, mengingat faktor waktu yang sangat sempit untuk tahapan pelaksanaan di sisa waktu 2019.

PLN Sulbagsel Bangun Jaringan Transmisi Baru di Mamuju - Pasangkayu Hubungan

PLN bangun jaringan transmisi baru dari Kabupaten Mamuju sampai dengan Kabupaten Pasangkaya.

General Manager (GM) PLN UIP Sulbagsel I Putu Riasa mengatakan, pembangunan jaringan transmisi baru tersebut sedang berjalan.

VIRAL Video Ospek Universitas Khairun, Mahasiswa PTN Ternate Diplonco Senior Lakukan Hal Menjijikkan

Profil Luis Enrique yang Putrinya Meninggal Dunia, Barcelona Hingga AS Roma Berdukacita

VIRAL, Begal Payudara di Tangerang, Tak Hanya Meremas Buah Dada Wanita, Tapi . . .

Kisah Dg Tene, Hidupi Suami, Anak Kuliah dari Jualan Sayur di Pangkep

Kapolres Selayar Pimpin Apel Gelar Pasukan Ops Patuh 2019

"Saya mohon doa restu masyarakat dan pemerintah setempat, terkait pembangunan jaringan transmisi dapat berjalan lancar, sehingga listrik yang andal segera dinikmati oleh segenap masyarakat di Sulawesi Barat,"ujar I Putu Riasa kepada Tribun-Timur.com, usai penyerahan bantuan CSR di Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Mamuju, Jumat (30/8/2019).

Ia mengatakan, saat ini gardu induk listrik masih berada di Mamuju, ada PLTU dan Pasangkayu. Namun, titik tengah antara Mamuju dan Pasangkayu masih cukup panjang, ratusan kilometer.

"Sekarang listrik di daerah Toabo, Papalang, Kalukku itu masih dari Mamuju, tentu saja jaringan yang begitu panjang melewati alam yang begitu luas, keamanannya belum sepenuhnya bisa kita jamin, sehingga kita mambangun transmisi baru dari Mamuju sampai di Pasangkayu untuk memperbaiki kualitas pelayanan kami di daerah Sulbar,"ujarnya.

Dikatakan, transmisi tersebut nantinya akan menggabungkan sistem di Sulsel, Sulbar dan Sulteng via jalur darat untuk meningkatkan keanalan listrik di Sulawesi.

Penyerahan bantuan CSR oleh GM PLN UIP Sulsel I Putu Riasa kepada perwakilan pemerintah kabupaten Mamuju dan peletakan batu pertama peralatan pengembangan kotoran ternak Sapi dan menjadi biogas dan pupuk organik di Deaa Toabo, Kecamatan Papalang, Sulbar, Jumat (30/8/2019) (Nurhadi/tribunsulbar.com)

"Daya ini nanti 30 mega, lebih dari cukup yang kita butuhkan disekitaran Sulbar. Tapi dari sisi kapasitas transmisinya itu sekitar 240 mega untuk menyalurkannya, tapi kalau ketersediaan daya di Sulsel itu masih surplus 600 mega,"pungkasnya.

Ia menambahkan, PLN juga sudah mewanti-wanti ketersediaan listrik di Sulawesi Barat sebagai penyangga ibukota baru negara.

"Sekarangpun kita sudah siap untuk itu, dua bulan yang lalu saya sudah bertemu gubernur, bukan hanya ketersediaan daya tapi juga keandalannya juga kita bisa jamin, kita siap kok dan tidak akan ada krisis listrik di Sulbar,"tutur.

(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Langganan Berita Pilihan 
tribun-timur.com di Whatsapp 
Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

 

Daftar Harga Hp Oppo Terupdate Agustus 2019, Mulai Rp 1 - Rp 2 Jutaan, Oppo A5s, Oppo A7 & Oppo A39

Polisi Cari Pelaku Pencuri Sepeda Motor Pengunjung Cafe Lino Jeneponto yang Dibawa Kabur Pencuri

Hengkang? Kim Heechul Tidak Akan Ikut Konser Super Show 8 & Konser Dunia Super Junior

Lawan Gowa, Pangkep dan Bulukumba, Begini Kata Ketua Peraijo Jeneponto

3 LINK Live MolaTV Live Streaming Southampton vs Man United - Aksi Daniel James di Stadion Angker!

----
Penyerahan nota keuangan dan draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Pemprov Sulbar T.A 2019 oleh Sekprov Dr Muhammad Idris kepada ketua DPRD Sulbar Hj Amalia Fitri Aras, Kamis (29/8/2019). nurhadi/tribun
2 Lampiran

Berita Terkini