Baca tanpa iklan
"Jadi ada diskresi dari ketua umum," tegas mantan Ketua Umum PSSI tersebut.
Berdasarkan kriteria itu, lanjut NH, maka diperlukan adanya proses fit and proper tes di tingkat provinsi.
DPD Kirim Satu Nama ke DPP Partai Golkar
Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPD I Partai Golkar Sulsel, Muhammad Risman Pasigai menyatakan, susuai aturan, seluruh DPD II Golkar mengusulkan tiga nama calon ketua DPRD kabupaten/kota ke DPD I.
Tiga nama itu merupakan hasil rapat pleno pengurus Golkar di tingkat kabupaten/kota yang dihadiri pengurus DPD I Golkar Sulsel.
"Jadi ada tahapannya, semua mengusulkan tiga nama. Rapat pleno dihadiri satu tingkat diatasnya, jika tidak, maka tidak sah," tegas Risman.
MRP mengatakan, setelah DPD II mengirim nama bakal calon ketua DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pleno DPD II ke DPD I, maka DPD I menggelar rapat pleno yang dihadiri pengurus DPP.
"Di DPD I juga melakukan hal sama, harus dihadiri DPP. Tiga nama inilah dikerucutkan menjadi satu nama. Satu nama inilah yang dikirim ke pusat. DPP yang keluarkan surat persetujuan," ujar Risman.
Diketahui, pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019, Golkar berhak mendudukkan 10 kadernya sebagai Ketua DPRD kabupaten/kota di Sulsel.
Masing-masing, Kabupaten Soppeng (12 kursi), Selayar (10 kursi), Bone (9 kursi) dan Luwu Utara (8 kursi).
Luwu Timur (7 kursi), Tana Toraja (7 kursi), Maros (7 kursi), Enrekang (6 kursi), Palopo dan Parepare masing-masing 5 kursi.(*)
Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
Pimpin DPRD Maros, Patarai Amir : Terima Kasih PAN
Tak Direstui Orangtua, Mahasiswa ini Sebar Video Asusila Pacar, Polisi Temukan Obat Kuat
Hasil Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2019-Butuh Waktu 34 Menit, Fitriani Sukses Tumbangkan Wakil Jerman
Najwa Shihab Buka Suara Soal Papua, Upload Foto Bareng Anak Papua & Tulis Beginian
Beredar Video Polisi Tampar dan Tendang Perut Anggota TNI di Depan Paskibra, Ini Fakta Sebenarnya!