TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar akhirnya membeberkan anggaran Pemilihan Walikota (Pilwali) Makassar, 23 September 2020 mendatang.
"Sebagai informasi awal, usulan anggaran KPU Makassar sudah kami sampaikan ke Pemkot Makassar," kata Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi, via pesan Whatsapp, Kamis (25/7/2019).
Farid Wadji menambahkan, anggaran yang diusulkan ke pemerintah setempat itu selanjutnya menunggu pembahasan bersama dengan TAPD Pemkot Makassar.
"Total Rp 96.057 miliar," tegasnya.
Tim Futsal UNM Berlaga di UiTM Selangor, Malaysia, Begini Harapan Rektor UNM Prof Husain Syam?
Tim Saber Pungli Datangi Kantor PMPTSP Toraja Utara, Ada Apa ?
Penetapan Anggota DPRD Sulsel Terpilih Masih Tunggu Putusan MK
Farid Wajdi pun menyampaikan permohonan maaf atas lambannya respon KPU Makassar tentang informasi anggaran yang diusulkan ke Pemkot Makassar.
"Ini semua karena dalam pembahasan dan singkronisasi di internal," jelasnya.
Sebelumnya anggaran Pemilihan Wali kota (Pilwali) Makassar, 23 September 2020 mendatang dipastikan membengkak. Bila dibandingkan pelaksanaan Pilwali 2014 dan 2018.
"Tahun lalu kan Rp 60 miliar, tahun ini pasti lebih besar anggarannya karena kita harus punya logistik baru, dan itu kebijakan baru," tegas Ketua KPU Makassar, M Farid Wajdi, Rabu (24/7/2019).
Logistik baru yang dimaksud, kata Farid, di antaranya pengadaan kotak dan bilik suara yang terbuat dari karton dupleks.
Tim Futsal UNM Berlaga di UiTM Selangor, Malaysia, Begini Harapan Rektor UNM Prof Husain Syam?
Tim Saber Pungli Datangi Kantor PMPTSP Toraja Utara, Ada Apa ?
Penetapan Anggota DPRD Sulsel Terpilih Masih Tunggu Putusan MK
"Seperti yang digunakan di Pemilu serentak 2019," kata Farid.
Farid menjelaskan, kotak aluminium sudah tidak layak pakai dan sebagian telah hilang. Aluminium itu terakhir digunakan di pilkada 2014.
"Sekarang kita pakai dupleks dan pastinya dianggarkan ulang. Ini berdampak di materi anggaran," jelasnya.
Pada Pemilu 2018, Pilwali dan Pilgub Sulsel digelar serentak, sehingga anggaran Pilgub dan Pilwali Makassar disatukan.
"Sekarang tidak lagi. Jadi semua anggaran Pilwali hibahnya dari pemkot," tegas Farid.
Hanya saja, Farid belum mau membeberkan nomimal anggaran pelaksanaan Pilwali 2020 yang KPU minta.