Baca tanpa iklan
Apabila anak perusahaan tidak menjadi BUMN, Margarito Kamis mempertanyakan bagaimana direksi sampai dewan pengawas bisa dilantik oleh menteri.
"Kalau anak BUMN bukan anak usaha atau bukan BUMN soalnya adalah bagaiamana cara mengangkat dewan direksi karyawan segala macam bisakah anak perushaana mengurus sendiri pengangkatan direksi dewan pengawas seterusnya ? tidak, makanya diatur dalam peraturan menteri, dia atas semuanya anda tidak punya alasan untuk mengatakan ini bukan tidak menyandang sifat BUMN," kata Margarito Kamis
Soal jabatan Maruf Amin, Margarito Kamis menjelaskan dalam aturan tersebut dewan pengawas diangkat oleh menteri.
"Anda coba cek di pertaturan itu, dewan pengawas diangkat oleh menteri, ini sk-nya sk menteri. Kalau ini swasta dengana argumen apa hukum itu menteri BUMN itu mengikat mereka," kata Margarito Kamis.
Pernyataan ini dibantah langsung oleh anggota Tim Kuasa Hukum TKN Jokowi-Maruf Amin Arteria Dahlan.
Arteria Dahlan membantah bahwa Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah bukan BUMN.
Margarito Kamis Anggota Tim Hukum TKN Jokowi-Maruf Arteria Dahlan mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi.
"Gak perlu tafsir jadi diundang-undang di peraturan MK sudah jelas alurnya, begitu submit permohonannya sampai tidak sampai sudah diterima pemohon sudah diatur sudah jelas konsekuensi hukumnya, PMK sudah mengatakan, kami juga sudah menerima permohonan yang lama, yang awal," kata Arteria Dahlan.
"Lho tidak bisa dong," timpal Margarito Kamis.
"Sudah, sudah diterima," jawab Arteria Dahlan.
"Mahkamah Konstitusi salah dia serahkan ke," timpal Margarito Kamis.
"Itu sudah menjadi publik domain," ujar Arteria Dahlan.
"Wartawan pun terima bang," sahut Andre Rosiade.
"tapi tidak bisa," kata Margarito Kamis.
"Makanya abang baca dulu PMK-nya, daripada bisa gak bisa mending abang baca dulu," kata Arteria Dahlan.