Terima Rp3 M Pemerasan, Wamenaker Noel Pede Minta Amnesti Ke Prabowo

TRIBUN-TIMUR.COM -- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan percaya diri meminta amnesti Presiden Prabowo Subianto.

Amnesti hak istimewa yang dimiliki Presiden dengan mempertimbangkan DPR sesuai Pasal 14 UUD 1945.

Baru-baru ini Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Amnesti adalah penghapusan seluruh akibat hukum pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana.

Immanuel Ebenezer jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia terseret kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Noel menyatakan harapannya ini sekitar satu jam setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Saya berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo," kata Noel sebelum memasuki mobil tahanan yang terparkir di depan pintu masuk Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat sore (22/8/2025).

Noel diumumkan sebagai tersangka oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto sekitar pukul 15.45 WIB. Pukul 16.42 WIB, Noel berbicara soal amnesti.

Ketua Umum Prabowo Mania 08 ini sebelumnya juga meminta maaf kepada Presiden Prabowo atas kasus yang menjeratnya.

Baca juga: Padahal Bergaji Rp46 Juta, Wamenaker Noel Terima Jatah Rp3 M Kasus Pemerasan

Ia membantah narasi soal dirinya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) dan terlibat kasus pemerasan.

"Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden, Pak Prabowo. Kedua saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Tiga saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia," ujar Noel.

Ia menyatakan bahwa pekerjaannya selama ini selalu mendukung setiap kebijakan lembaga antirasuah.

"Apa yang kami lakukan sangat mendukung sekali apa yang menjadi kebijakan KPK," katanya.

Meskipun Noel membantah, KPK telah menetapkan dirinya bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi terkait penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).