Derita Personel Pengamanan Demo Kenaikan PBB di Bone, Gubernur Turun Tangan

Jufri Rahman mengaku kenikan PBB-P2 mencapai ratusan persen memang mengagetkan masyarakat.

Terlebih dilakukan pemerintah daerah Kabupaten ditengah perekonomian belum stabil.

Apalag harga tanah di wilayah kabupaten hingga ke pedesaan masih rendah dibandingkan wilayah kota Metropolitan.

"Kalau di kota naik 300-400 persen mungkin masuk akal karena tergantung harga tanah," katanya.

Jufri Rahman sendiri menepis kaitan kenaikan PBB-P2 sebagai respon kurangnya pendapatan daerah ditengah efisiensi.

Pemda disebutnya harus kreatif mencari pendapatan lain yang sah, bukan hanya bergantung pada pajak.

Hakekat otonomi daerah disebutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan maksimal.

"Kalau ada sesuatu atas nama otonomi lalu memberi beban ke rakyat itu pengingkaran hakekat otonomi daerah. Kalau tambahi pajak, kesejahteraan menurun maka bertentangan hakekat otonomi," ujar Jufri Rahman.

"Harusnya pimpinan harus jeli dan cerdas cari sumber pendapatan. Menambah pundi-pundi fiskal," sambungnya.

Keputusan ini diharapkan meredakan aksi protes ribuan warga beberapa hari terakhir turun ke jalan menolak kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Bone.

Jalan tengah

Pemkab Bone menunda kenaikan PBB-P2 300 persen.

Penundaan kenaikan PBB-P2 setelah demo berujung ricuh di Kantor Bupati Bone, Jl Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Selasa (19/8/2025) malam.

Kantor Bupati Bone berada di pusat Kota Watampone. Berjarak 169,1 kilometer ke arah timur Kota Makassar.

Pengamat Pemerintahan Andi Lukman Irwan menilai, penundaan kenaikan PBB-P2 oleh Pemkab Bone sebagai jalan tengah.