PBB-P2 Bone Batal Naik Tahun Ini, Pemkab Masih Kaji untuk 2026

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE  -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone menunda kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 300 persen.

Keputusan ini diumumkan usai aksi demonstrasi penolakan yang berakhir ricuh, Selasa (19/8/2025).

Penjabat (Pj) Sekda Bone, Andi Saharuddin, menyampaikan penundaan atas arahan pimpinan.

“Kenaikan PBB-P2 ditunda atas arahan pimpinan,” ujar Andi Saharuddin kepada Tribun-Timur.com, Selasa (20/8/2025).

Ia menambahkan, nilai NJOP akan kembali ke tarif lama.

“Untuk tahun ini kita kembalikan ke nilai semula,” ucapnya.

Saat ditanya kemungkinan PBB-P2 dinaikkan kembali tahun depan, Andi Saharuddin mengatakan hal itu masih akan dikaji.

“Untuk tahun depan, kita serahkan ke tim untuk dikaji ulang,” katanya.

Baca juga: 54 Demonstran Ditangkap, LBH Makassar Kritik Kekerasan Aparat di Bone

Ia juga menyebut tidak ada aksi susulan dari Aliansi Warga Bone Bersatu.

“Tidak ada lagi aksi, kan kita sudah sepakat dengan adik-adik mahasiswa,” tambahnya.

Sebelumnya, ribuan orang demo tolak kenaikan PBB-P2 di depan Kantor Bupati Bone, Jl Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Aksi berlangsung sejak pukul 13.00 Wita, dengan massa bergantian berorasi dan membakar ban.

Situasi memanas karena massa tidak kunjung ditemui Bupati dan Wakil Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin.

Sekitar pukul 18.40 Wita, massa mulai melempar gelas air mineral dan batu ke arah aparat.

Petugas gabungan dari TNI-Polri, Brimob, dan Satpol PP membalas dengan water cannon dan gas air mata.
Kericuhan baru mereda dan massa dibubarkan sekitar pukul 00.20 Wita.

Beberapa demonstran dan petugas dilaporkan mengalami luka.

Polisi juga mengamankan 54 orang.

Kapolres Bone, AKBP Sugeng Setyo Budhi, membenarkan penangkapan itu.

“Kami amankan 54 orang,” ucap AKBP Sugeng.

Ia mengatakan saat ini mereka sedang diperiksa untuk dimintai keterangan.

“Selanjutnya orang tua mereka akan kami panggil untuk menjemput anak-anaknya,” lanjutnya.

Para peserta aksi juga diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya.

“Yang sudah diperiksa dan didata, kami pulangkan,” tambah Kapolres.

Jenderal Lapangan Aksi, Rafli, mengaku telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

“Untuk sementara, massa yang diamankan terus kami koordinasikan agar bisa dilepaskan,” katanya.

Aliansi Rakyat Bone Bersatu juga menyiapkan pendampingan hukum.

“Kami sudah komunikasikan dengan teman-teman lawyer untuk mendampingi jika ada proses hukum lebih lanjut,” tutup Rafli. (*)