Ketua DPRD Bone Dukung Aspirasi Warga Soal Penundaan Kenaikan PBB-P2

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE – Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong menanggapi aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar Aliansi Rakyat Bone Bersatu menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Menurut Andi Tenri, langkah yang dapat dilakukan pihaknya saat ini adalah sebatas mengawal aspirasi masyarakat.

Serta memastikan kebijakan pemerintah Kabupaten Bone terkait penundaan kenaikan PBB-P2 benar-benar dijalankan.

“Kami di DPRD tentu mendengar dan memahami keresahan masyarakat. Aspirasi ini akan kami kawal, sambil terus memonitor apa yang menjadi kebijakan Pemda Bone terkait penundaan kenaikan PBB-P2,” ujarnya saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com, Rabu (20/2025).

Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bone agar keputusan yang diambil tidak merugikan masyarakat.

Pihaknya juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing provokasi selama proses evaluasi kebijakan berlangsung.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bone akhirnya memutuskan untuk menunda penerapan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Hal ini disampaikan langsung oleh Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Bone, Andi Saharuddin saat melakukan konferensi pers di ruang Wakil Bupati Bone, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat, (19/8/2025) malam. 

Andi Sahar mengaku hal tersebut guna menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat.

“Sesuai arahan pemerintah pusat terkait PBB-P2 di wilayah Kabupaten Bone, maka dari itu kita tunda dan akan kita kaji ulang kembali,"ujarnya.

"Kita juga akan lakukan evaluasi total karena ini memang merupakan temuan dari pemerintahan sebelumnya,”sambungnya.

Ia menjelaskan, pembayaran yang sudah dilakukan masyarakat tidak akan merugikan wajib pajak.

“Adapun yang sudah melakukan pembayaran akan kita sesuaikan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Andi Saharuddin juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. 

“Kami harap tidak ada yang terpancing provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita pemerintah daerah wajib patuh dan tunduk terhadap instruksi pemerintah pusat,” ujarnya.

Keputusan ini diharapkan bisa meredakan aksi protes ribuan warga yang dalam beberapa hari terakhir turun ke jalan menolak kenaikan PBB-P2 di Kabupaten Bone.