Dandim Klaim Pendemo di Bone Orang Wajo hingga Enrekang, Sengaja Bikin Kacau

TRIBUN-TIMUR.COM – Dandim 1407/Bone, Letkol Inf Laode Muhammad Idrus membongkar fakta baru demonstrasi di kantor bupati Bone.

Aksi unjuk rasa menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berujung ricuh.

Aksi itu mulai siang hingga malam hari, Selasa (19/8/2025).

Letkol Inf Laode Muhammad Idrus, menyebut kericuhan bukan lagi dilakukan massa Aliansi Rakyat Bone Bersatu.

“Mereka sudah bukan aliansi rakyat Bone bersatu. Salah satu buktinya, TNI ada delapan orang terluka, empat di kepala dan sisanya di bahu,” ungkapnya kepada Tribun-Timur.com, Rabu (20/8/2025).

Idrus mengatakan, aparat mengamankan 54 orang. Sebagian besar bukan warga Bone.

“Ada yang dari Wajo, Enrekang. Bahkan 16 orang tidak punya KTP. Sekitar 10 orang positif alkohol dan sabu. Jadi ini bukan lagi soal PBB-P2, tapi memang ingin membuat Bone kacau,” tegasnya.

Hal serupa disampaikan Kapolres Bone, AKBP Sugeng Setyo Budhi. 

Ia membenarkan ada tiga polisi terluka akibat lemparan batu.

“Penindakan terhadap 54 orang sementara kami profiling. Karena ada yang di bawah umur, hanya akan didata dan dikembalikan ke orang tuanya,” jelasnya.

Sugeng menambahkan, sejak awal pihak kepolisian mengedepankan pendekatan humanis. 

Namun situasi berubah saat massa di luar aliansi mulai bertindak anarkis.

“Korlap sudah pastikan pendemo PBB-P2 bubar sejak siang. Yang ricuh malam itu bukan lagi pendemo, tapi sudah ditunggangi kelompok anarko,” tandasnya.

Sebelumnya, aksi menolak kenaikan PBB-P2 berlangsung panas di depan Kantor Bupati Bone, Selasa (19/8/2025).

Ribuan massa dari Aliansi Rakyat Bone Bersatu yang berdemo sejak pagi sempat terlibat dorong-dorongan dengan aparat.

Situasi memanas saat sebagian demonstran membakar ban di tengah jalan dan melempar botol air mineral ke arah petugas.

Menjelang sore, massa makin marah karena Bupati dan Wakil Bupati Bone tak kunjung menemui mereka.

Aksi lempar batu kembali terjadi.

Melihat situasi tak terkendali, aparat terpaksa menyemprotkan water canon ke arah kerumunan di halaman dan depan pintu masuk kantor bupati, yang dijaga ketat barikade aparat.

Perwakilan massa aksi, Rafli Fasyah, menyebut kenaikan PBB-P2 sangat memberatkan rakyat.

“Kami datang ke sini untuk menolak kebijakan zalim ini. Jangan hanya demi pendapatan daerah, rakyat yang jadi korban. Kami tidak akan berhenti sebelum pemerintah daerah mencabut kenaikan PBB-P2,” teriak Rafli melalui pengeras suara.

Dari pantauan di lapangan, sebagian massa berlarian usai disemprot. 

Namun ada yang tetap bertahan sambil meneriakkan penolakan.

Lalu lintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Watampone, sempat lumpuh total akibat aksi ini.

Hingga sore, aparat TNI dan Polri masih berjaga di lokasi untuk mengantisipasi kericuhan susulan. 

Rencana Pemkab Bone

encana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone usai batalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 300 persen.

"Sesuai arahan Pemerintah Pusat, terkait PBB-P2 di wilayah Kabupaten Bone maka dari itu kita tunda dan kita akan kaji ulang kembali, dan kita akan evaluasi total karena ini memang temuan dari pemerintahan sebelumnya," kata Sekda Bone, Andi Saharuddin, Selasa (19/8/2025) malam.

Keputusan membatalkan kenaikan "pajak tanah" itu diumumkan setelah demo penolakan berakhir ricuh, Selasa petang.

Pada pekan lalu, demo juga digelar warga, termasuk mahasiswa.

Setelah pengumuman ini, pembayaran PBB akan mengacu pada SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) lama.

"Kita kembalikan ke SPPT yang lama. Adapun yang sudah melakukan pembayaran akan kita sesuaikan," kata Saharuddin yang mewakili Bupati dan Wakil Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin.

Asman dan Akmal dicari-cari para pendemo, hari ini, untuk diajak dialog.

Namun, hingga demo berujung ricuh, mereka tak muncul.

Saharuddin mengimbau kepada semua pihak tetap tenang.

"Kami harap tidak ada yang terpancing provokasi oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Pemkab Bone sebelumnya menjelaskan, kenaikan PBB-P2 hanya 65 persen, bukan 300 persen seperti kabar beredar.

Pemkab mengklarifikasi,  peningkatan pajak ini disebabkan oleh penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) berdasarkan data terbaru dari BPN, dan bukan menaikkan tarif pajak secara langsung.

Kepala Bapenda Bone, Muh Angkasa menegaskan, nilai tanah di Bone terakhir diperbaharui sekitar 14 tahun lalu.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pun saat itu sangat rendah, beberapa mencapai hanya Rp 7 ribu per meter persegi;.

Penyesuaian ini mendorong penyesuaian nilai tanah agar lebih wajar dan mendekati harga pasar.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengungkapkan, ada 104 wilayah di Indonesia telah menaikkan PBB-P2.

Dari jumlah tersebut, 20 daerah tercatat menaikkan PBB-P2 hingga lebih dari 100 persen.

Namun, mantan Wali Kota Bogor ini tak merinci nama ke-20 daerah tersebut.

Hanya 3 dari 20 daerah ini yang mulai menerapkan kenaikan signifikan tersebut pada tahun ini.

Sementara itu, 17 daerah lainnya telah menaikkan pajak hingga 100 persen atau lebih sejak tahun lalu.

Bima juga menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 ini mayoritas ditetapkan oleh para penjabat (Pj) kepala daerah.

Kondisi ini muncul karena banyak daerah yang belum memiliki kepala daerah definitif setelah Pilkada 2024.

Ia membantah klaim yang menyebutkan kenaikan pajak ini adalah dampak dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat. 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah meminta seluruh kepala daerah untuk meninjau kembali kenaikan PBB-P2 yang mencapai lebih dari 100 persen.

Permintaan ini tertuang dalam sebuah surat edaran dari Kemendagri.

Meskipun Kemendagri tidak membatasi besaran kenaikan, pemerintah daerah diimbau untuk mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan berkoordinasi dengan DPRD dalam menetapkan tarif pajak.

Namun di tengah gejolak itu, publik mempertanyakan ‘Di mana Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin?’

Keduanya, yang terpilih dalam Pilkada 2024, tak tampak di kantor pemerintahan saat ribuan warga menyerbu Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat. 

Bahkan setelah kebijakan ditunda, mereka belum menampakkan diri ke hadapan warganya.

Penundaan kenaikan PBB-P2 disampaikan Sekda Bone, Andi Saharuddin, melalui pesan WhatsApp kepada Tribun Timur sekitar pukul 22.00 Wita.

“Sesuai arahan pemerintah pusat, terkait PBB P2 di wilayah Kabupaten Bone maka kita tunda dan kita akan kaji ulang kembali, dan kita akan evaluasi total karena ini memang temuan dari pemerintahan sebelumnya,” katanya. 

Ia juga menegaskan, pembayaran yang sudah dilakukan akan disesuaikan.

“(PBB-P2) Kita kembalikan ke SPPT yang lama,” katanya. 

Baca juga: Bone Tunda Kenaikan Pajak

Warga yang sudah membayar disesuaikan. 

“Kami harap tidak ada yang terpancing provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya. 

Pernyataan itu kemudian ditegaskan dalam jumpa pers pukul 23.15 Wita di ruang Wakil Bupati Bone.

Namun, ketidakhadiran bupati dan wakil bupati tetap menjadi sorotan. 

Kepala Dinas Kominfo Bone, Anwar, menyebut keduanya sedang berada di luar Kota Watampone.

Anwar tak menjelaskan ke mana kedua pemimpin Bone itu. 

Di tengah kekosongan itu, warga terus menyuarakan keresahan.

Empat akses utama menuju pusat kota ditutup. 

Jalan Wahidin ke RSUD Tenriawaru lumpuh.

Jalan MT Haryono arah Kuburan Macanang tak bisa dilalui.

Jalan Hos Cokroaminoto ke Kampus IAIN Bone terhenti.

Jalan Jenderal Ahmad Yani dari arah pom bensin macet total. 

Kericuhan pecah setelah Magrib, dengan lemparan batu ke arah aparat. 

Beberapa anggota Satpol PP dan Brimob terluka, termasuk Aipda Rahmat ibu jarinya nyaris terputus.

Bripda Awal terluka robek kening sebelah kanan.

Di tengah massa, emak-emak ikut bersuara lantang. 

“Kami ini ibu rumah tangga, beban hidup makin berat. Harga kebutuhan pokok naik, ditambah lagi pajak dinaikkan, makin susah kami,” ujar seorang ibu. 

“Mana pak bupati? Keluarki pak bupati, kenapa dikasih naik lagi pajak. Beras sudah mahal, pajak naik lagi. Susahki begini.”

Demonstran juga membawa koper kardus bertuliskan “Uangnya Asman”, “Uangnya Akmal”, dan “Uangnya Angkasa”, menyindir para pejabat dianggap abai.

Rafli Fasyah, jenderal lapangan aksi, menyuarakan kekecewaannya.

“Di mana tanggung jawab mereka sebagai pemimpin? Seharusnya mereka berdiri di depan rakyat, bukan bersembunyi di balik aparat,” katanya. 

Di tengah gelombang protes, hanya satu suara berbeda di DPRD Bone, Andi Adil Fadli Lura. 

Dalam rapat paripurna RPJMD 2024–2029, ia menolak kenaikan PBB-P2 secara pribadi.

“Ketika target PAD dinaikkan, utamanya dari sektor pajak, dampaknya tentu langsung dirasakan masyarakat. Apalagi sekarang banyak riak-riak, bahkan sampai di kecamatan-kecamatan banyak pemuda ikut memprotes,” katanya. 

Ia menilai kebijakan ini belum tepat dan harus disosialisasikan secara bertahap:

“Minimal masyarakat mengetahui aspek apa saja yang menjadi dampak dari kebijakan ini,” katanya. (*)