Bone Tunda Kenaikan Pajak

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone menunda kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Selasa (19/8/2025).

Penundaan kenaikan PBB disampaikan Sekda Bone, Andi Saharuddin sekitar pukul 22.00 Wita melalui pesan WhatsApp (WA) ke Tribun Timur menyikapi aksi unjuk rasa penolakan kenaikan PBB-P2 yang berakhir ricuh pada Selasa sore.

"Sesuai arahan pemerintah pusat, terkait PBB P2 Di wilayah Kabupaten Bone maka kita tunda dan Kita akan kaji ulang kembali, dan kita akan evaluasi total karena ini memang temuan dari pemerintahan sebelumnya," ujar Andi Saharuddin.

"(PBB-P2) Kita kembalikan ke SPPT yang lama, adapun yang sudah melakukan pembayaran akan kita sesuaikan. Kami harap tidak ada yang terpancing provokasi oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita pemerintah daerah wajib patuh dan tunduk terhadap instruksi pemerintah pusat," tambah Andi Saharuddin dalam pesannya ke Tribun.

Setelah menyampaikan pesan WhatsApp, Andi Saharuddin, kemudian menggelar jumpa pers di ruang Wakil Bupati Bone, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Selasa (19/8/2025) pukul 23.15 Wita.

Penundaan kenaikan PBB ini diumumkan setelah warga Bone menggelar unjuk rasa selama sembilan jam dan berakhir ricuh.

lihat foto

Unjuk rasa dimulai pukul 14.00 dan selesai saat Andi Saharuddin menggelar jumpa pers.

Ini kali ketiga warga berunjuk rasa.

Unjuk rasa pertama pada 12 Agustus kemudian 14 Agustus dan kemarin.

Empat akses utama menuju pusat kota ditutup.

Jalur ke RSUD Tenriawaru melalui Jalan Wahidin tak bisa dilalui kendaraan. 

Kondisi serupa juga terjadi di Jalan MT Haryono arah Kuburan Macanang.

Arus kendaraan di Jalan Hos Cokroaminoto menuju Kampus IAIN Bone juga terhenti akibat padatnya massa yang memenuhi ruas jalan. 

Begitu pula Jalan Jenderal Ahmad Yani dari arah pom bensin ikut lumpuh total.

Kericuhan mulai terjadi setelah sholat Magrib.

Lemparan batu mengarah ke polisi, Satpol PP, dan TNI.

Sejumlah polisi, TNI, dan Satpol PP dilaporkan terkena lemparan batu.

Anggota Satpol PP terkena lemparan batu ialah Iksan, Faisal, Sabaruddin, dan Mustari.

Anggota Brimob, Aipda Rahmat ibu jarinya nyaris terputus,.

Bripda Awal mengalami luka robek kening sebelah kanan. 

Kepala salah satu anggota Satpol PP dilaporkan bocor.

“Sesuai arahan pemerintah pusat terkait PBB-P2 di wilayah Kabupaten Bone, maka dari itu kita tunda dan akan kita kaji ulang kembali," ujar Andi Saharuddin saat jumpa pers.

"Kita juga akan lakukan evaluasi total karena ini memang merupakan temuan dari pemerintahan sebelumnya,” sambungnya.

Mereka juga tidak akan merugikan wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran.

“Adapun yang sudah melakukan pembayaran akan kita sesuaikan. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” tambahnya.

Andi Saharuddin juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. 

“Kami harap tidak ada yang terpancing provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita pemerintah daerah wajib patuh dan tunduk terhadap instruksi pemerintah pusat,” ujarnya.

Keputusan ini diharapkan bisa meredam aksi protes ribuan warga.

Baca juga: Hidup Sudah Berat, Pajak Naik Lagi Ribuan Warga Bone Demo Depan Kantor Bupati

Bupati ke Luar Daerah

Kepala Dinas Kominfo Bone, Anwar, mengaku bupati dan wakil bupati sedang berada luar Kota Watampone.

Namun ia tak menjelaskan ke mana Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin.

 Kepala Bappeda Bone, Angkasa, mengaku jika nilai tanah naik, harga jual tanah juga akan meningkat. 

Sehingga akan membuat masyarakat untung. 

Dalam unjuk rasa kemarin, sejumlah demonstran menggunakan topeng berbentuk tikus terlihat membawa koper dari kardus. 

Di koper tertulis “Uangnya Asman”, “Uangnya Akmal”, dan “Uangnya Angkasa”.

Tulisan itu merujuk pada nama-nama pejabat di Kabupaten Bone. 

Andi Asman Sulaiman Bupati Bone, Andi Akmal Wakil Bupati Bone, Angkasa Kepala Bappeda Bone.

Emak-emak juga tak tinggal diam. Mereka berbaur ke dalam barisan menolak kenaikan PBB.

“Kami ini ibu rumah tangga, beban hidup makin berat. Harga kebutuhan pokok naik, ditambah lagi pajak dinaikkan, makin susah kami,” ujar seorang emak-emak.

“Mana pak bupati? Keluarki pak bupati, kenapa dikasih naik lagi pajak. Beras sudah mahal, pajak naik lagi. Susahki begini,” tegasnya.

“Kami hanya ingin bertemu dengan bupati Bone menyampaikan penolakan atas kebijakan kenaikan PBB-P2," ujar seorang demonstran. 

Jendral Lapangan unjuk rasa, Rafli Fasyah, mengaku meninggalkan pekerjaannya demi menyampaikan aspirasi.

Namun bupati dan wakil bupati tak mau menemuinya.

"Di mana tanggung jawab mereka sebagai pemimpin?,"ujar Rafli fasyah. 

Ketidakhadiran bupati dan wakil bupati menunjukkan sikap abai terhadap jeritan rakyat.

“Seharusnya mereka berdiri di depan rakyat, bukan bersembunyi di balik aparat," tambah Rafli fasyah. (*)

SELENGKAPNYA DI HL TRIBUN TIMUR EDISI RABU (20/8/2025).