Sosok Andi Fadli Lura Satu-satunya Anggota DPRD Bone Tolak Kenaikan Tarif PBB-P2

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE – Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terus menuai sorotan di Kabupaten Bone.

Dalam rapat paripurna penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bone, jalan Perintis, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Senin (18/8/2025).

Di tengah mayoritas fraksi yang menyetujui penetapan RPJMD 2025–2029, suara berbeda muncul dari Andi Adil Fadli Lura.

Legislator Fraksi PKB ini memilih menolak secara pribadi, menilai kenaikan PBB-P2 yang masuk dalam target PAD. 

Dalam forum itu, dari total 45 anggota dewan Kabupaten Bone, rapat paripurna hanya dihadiri sekitar 28 orang legislator. 

Meski mayoritas fraksi menyetujui penetapan RPJMD, Andi Fadli menegaskan sikap berbeda dengan memberikan interupsi terkait rencana kenaikan PBB-P2.

Ia menilai belum saatnya diberlakukan dan justru berpotensi menambah beban rakyat.

“Ketika target PAD dinaikkan, utamanya dari sektor pajak, dampaknya tentu langsung dirasakan masyarakat. Apalagi sekarang banyak riak-riak, bahkan sampai di kecamatan-kecamatan banyak pemuda ikut memprotes,"akuinya. 

"Sehingga saya secara pribadi tidak mau mengambil keputusan dalam rapat paripurna ini, meskipun partai saya setuju,”sambungnya.

Baca juga: Ramai-ramai Warga Bone Donasi Dukung Demo Kenaikan Tarif PBB-P2

Ia menilai, kebijakan tersebut belum tepat dilakukan pada penghujung tahun 2025. 

Masyarakat, kata dia, harus lebih dulu memahami secara jelas keuntungan maupun kerugian dari kebijakan kenaikan pajak. 

“Memang belum waktunya dinaikkan. Minimal masyarakat mengetahui aspek apa saja yang menjadi dampak dari kebijakan ini,” tambahnya.

Lebih jauh, Andi Fadli juga mengingatkan adanya instruksi dari Kementerian Dalam Negeri yang menekankan penundaan sekaligus peninjauan ulang terhadap kebijakan kenaikan PBB-P2.

“Mengapa tadi saya memberikan interupsi, karena pemerintah daerah seharusnya sadar bahwa kebijakan ini harus disosialisasikan dulu secara bertahap. Tahun berikutnya kalau memang perlu dinaikkan, baru dilakukan,” ucapnya.

Sikap politikus PKB ini mendapat perhatian khusus lantaran menjadi satu-satunya anggota dewan yang menolak secara pribadi pengesahan RPJMD 2025–2029. 

Menurutnya, keberpihakan terhadap masyarakat yang sedang menghadapi beban ekonomi pasca pandemi lebih penting ketimbang menambah tekanan melalui kenaikan pajak.

Isu PBB-P2 diprediksi akan menjadi perdebatan panjang di penghujung tahun ini, seiring meningkatnya suara protes dari masyarakat hingga ke tingkat kecamatan. 

Pemerintah Kabupaten pun diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

Profil Andi Adil Fadli Lura

Nama lengkap: Andi Adil Fadli Lura,SE

Tempat dan tanggal lahir: Bone, 05 Juli 1981

Hobby: Olah Raga Sepak Bola

Jenjang Pendidikan:

SD Negeri 277 Balle

SMP Negeri 1 Kahu

SMA Negeri 1 Kahu

S1 STIEM Bongaya Makassar.

Jenjang Karier

Anggota DPRD Kab Bone 2019-2024

Anggota DPRD Kab Bone 2024-2029

Warga Bone Galang Donasi Demo PBB-P2

Dukungan masyarakat terhadap aksi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone terus berdatangan.

Pantauan Tribun di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat logistik aksi semakin menumpuk di posko utama yang didirikan oleh Aliansi Rakyat Bone Bersatu.

Tumpukan air mineral dalam kardus kini sudah mencapai lima tingkat.

Padahal sehari sebelumnya, logistik hanya terlihat dua tingkat saja.

Hal itu menandakan adanya penambahan dukungan yang cukup signifikan.

Tidak hanya air mineral, sejumlah bahan konsumsi lainnya juga mulai berdatangan dari warga. 

Mulai dari mie instan, kopi, hingga makanan ringan ikut mengisi posko swadaya tersebut.

Di sekitar posko, suasana semakin semarak dengan hadirnya berbagai atribut.

Tampak beberapa bendera berlogo organisasi, hingga bendera bergambar karakter dari serial anime terkenal One Piece menghiasi sudut-sudut tenda.

Koordinator Aliansi Rakyat Bone Bersatu, Andi Miftahul Amri, mengaku terharu dengan antusiasme masyarakat Bone.

Menurutnya, logistik yang terus bertambah membuktikan bahwa penolakan PBB-P2 bukan hanya suara segelintir orang.

“Ini merupakan bentuk respon masyarakat. Jadi bukan semata-mata kami yang meminta, melainkan kesadaran masyarakat sendiri,” ujarnya kepada Tribun-Timur.com, Sabtu (16/8/2025) malam. 

Miftah menegaskan, gerakan ini awalnya lahir dari organisasi mahasiswa.

Namun dalam perjalanannya, aspirasi tersebut kemudian meluas hingga menjadi gerakan masyarakat Bone secara umum.

“Atas nama Aliansi Rakyat Bone Bersatu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Bone yang telah mendukung aksi ini,” tandasnya.

Sejumlah warga pun angkat bicara terkait dukungan mereka.

Warga Kelurahan Watampone, Irwan menilai kenaikan PBB sangat memberatkan.

“Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi. PBB naik ini memberatkan sekali, apalagi bagi kami yang penghasilan pas-pasan,” katanya.

Hal serupa disampaikan Nurhayati, seorang ibu rumah tangga berharap pemerintah mendengar aspirasi rakyat kecil yang selama ini merasa terbebani.

“Ini bukan soal mahasiswa atau organisasi, tapi soal masyarakat luas. Kami titip harapan agar pemerintah tidak menutup mata,” ujarnya.

Menurutnya, aksi penolakan ini menjadi simbol bahwa masyarakat Bone masih peduli terhadap kebijakan daerah.

“Selama ini masyarakat sering diam, tapi kali ini banyak yang berani karena merasa dirugikan. Jadi wajar kalau dukungan makin besar,”tandasnya.(*)