Sosok Andi Fadli Lura Satu-satunya Anggota DPRD Bone Tolak Kenaikan Tarif PBB-P2

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE – Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terus menuai sorotan di Kabupaten Bone.

Dalam rapat paripurna penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bone, jalan Perintis, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Senin (18/8/2025).

Di tengah mayoritas fraksi yang menyetujui penetapan RPJMD 2025–2029, suara berbeda muncul dari Andi Adil Fadli Lura.

Legislator Fraksi PKB ini memilih menolak secara pribadi, menilai kenaikan PBB-P2 yang masuk dalam target PAD. 

Dalam forum itu, dari total 45 anggota dewan Kabupaten Bone, rapat paripurna hanya dihadiri sekitar 28 orang legislator. 

Meski mayoritas fraksi menyetujui penetapan RPJMD, Andi Fadli menegaskan sikap berbeda dengan memberikan interupsi terkait rencana kenaikan PBB-P2.

Ia menilai belum saatnya diberlakukan dan justru berpotensi menambah beban rakyat.

“Ketika target PAD dinaikkan, utamanya dari sektor pajak, dampaknya tentu langsung dirasakan masyarakat. Apalagi sekarang banyak riak-riak, bahkan sampai di kecamatan-kecamatan banyak pemuda ikut memprotes,"akuinya. 

"Sehingga saya secara pribadi tidak mau mengambil keputusan dalam rapat paripurna ini, meskipun partai saya setuju,”sambungnya.

Baca juga: Ramai-ramai Warga Bone Donasi Dukung Demo Kenaikan Tarif PBB-P2

Ia menilai, kebijakan tersebut belum tepat dilakukan pada penghujung tahun 2025. 

Masyarakat, kata dia, harus lebih dulu memahami secara jelas keuntungan maupun kerugian dari kebijakan kenaikan pajak. 

“Memang belum waktunya dinaikkan. Minimal masyarakat mengetahui aspek apa saja yang menjadi dampak dari kebijakan ini,” tambahnya.

Lebih jauh, Andi Fadli juga mengingatkan adanya instruksi dari Kementerian Dalam Negeri yang menekankan penundaan sekaligus peninjauan ulang terhadap kebijakan kenaikan PBB-P2.

“Mengapa tadi saya memberikan interupsi, karena pemerintah daerah seharusnya sadar bahwa kebijakan ini harus disosialisasikan dulu secara bertahap. Tahun berikutnya kalau memang perlu dinaikkan, baru dilakukan,” ucapnya.

Sikap politikus PKB ini mendapat perhatian khusus lantaran menjadi satu-satunya anggota dewan yang menolak secara pribadi pengesahan RPJMD 2025–2029.