Sempat Kecewa Gegara Pembangunan Tak Masuk Multiyears, Kedatuan Luwu Akhirnya Lega 

TRIBUN-PALOPO - Keputusan Pemprov Sulsel memasukkan Luwu Raya dalam paket keenam program perbaikan jalan disambut baik Kedatuan Luwu.

Paket tambahan ini akan melengkapi lima paket sebelumnya yang telah diluncurkan pada 2025.

Pemprov merencanakan paket keenam program perbaikan jalan di wilayah Luwu Raya melalui skema multiyears.

Paket tambahan ini akan melengkapi lima paket sebelumnya yang telah diluncurkan pada 2025.

Lima paket yang berjalan tahun ini meliputi:

Paket 1: Jl Hertasning–Jl Aroepala (Makassar), Jl Tun Abdul Razak–Jl HM Yasin Limpo (Gowa), poros Bili-Bili–Malino, Malino–Tondong (Sinjai), hingga Tanete–Tana Beru (Bulukumba).

Paket 2 (Rp300 miliar): Takalar–Gowa, meliputi Barombong, Panciro, Galesong, Pattallassang, Malakaji, Jeneponto, dan Sapaya.

Paket 3 (Rp500 miliar): Wilayah Sidrap, Pinrang, dan Soppeng.

Paket 4 (Rp600 miliar): Ruas Pekkae–Takkalalla (Barru–Wajo), Wajo–Salo Peneki–Cabbengnge, dan sekitar Anabanua.

Paket 5 (Rp500 miliar): Bone, meliputi ujung Lamuru–Palattae–Tana Batue–Sanrego (arah Sinjai), ujung Lamuru–Takkalalla, dan Pangkep–Parigi.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan paket ke-6 akan difokuskan pada titik-titik jalan di Luwu Raya yang membutuhkan perencanaan khusus.

Program ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang Asta Cita, yang salah satunya menargetkan swasembada pangan.

“Tahun ini lima paket sudah diluncurkan. Paket ke-6 akan direalisasikan untuk menuntaskan titik-titik yang belum tertangani. Saat ini masih proses, dan kita punya alokasi dana yang bisa digunakan,” ujar Andi Sudirman saat rapat paripurna di DPRD Sulsel, Jumat (15/8).

Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Rusli Sunali, menegaskan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati kabupaten/kota yang tidak masuk paket multiyears tahun ini akan diprioritaskan pada 2026.

“Ruas Bua–Toraja di Luwu Raya akan dianggarkan sekitar Rp16 miliar pada 2026. Prinsipnya, pemerataan pembangunan tetap dijaga,” ujarnya.(*)