Profil A Asman Sulaiman dan A Akmal Pasluddin Bupati dan Wabup Bone Naikkan PBB-P2 300 Persen

WATAMPONE, TRIBUN-TIMUR.COM - Warga dan mahasiswa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) geram karena kabar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) naik 300 persen.

Dua hari, Selasa (12/8/2025) dan Kamis (13/8/2025), mereka menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Bone dan Kantor Bupati Bone menolak kebijakan yang dianggap sepihak itu.

Demonstrasi tersebut pun sempat ricuh.

Demonstran juga kecewa karena Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin tak menemui mereka untuk dialog pada Selasa lalu.

"Ini bentuk kekecewaan kami karena Bupati Bone tidak menemui rakyatnya,” teriak seorang orator.

Pada Selasa lalu, Asman malah pergi menyambut Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto; Wakil Menteri Kehutanan RI, Sulaiman Umar; dan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman di Bakunge Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Bone.

Bakunge merupakan kampung Asman dan Amran.

Demonstran baru ditemui wakil bupati pada Kamis malam kemarin.

Namun, pertemuannya singkat.

Baca juga: Demo Tarif PBB-P2 di Pati Merembet ke Bone dan Jeneponto, Pengamat: Alarm Kepala Daerah

Kepada demonstran, Akmal membantah PBB-P2 naik 300 persen.

"Tidak ada kenaikan PBB-P2, hanya kenaikan NJOP," kata mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel itu.

Namun, dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bone, Muhammad Angkasa juga membantah PBB-P2 di Bone naik hingga 3 kali lipat.

"Rata-rata kenaikan 65 persen sesuai zona," kata Angkasa, Kamis kemarin.

Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong mengatakan, DPRD menolak menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ada kenaikan PBB-P2.

“Kenaikan PBB-P2 ini kami baru tahu dua hari lalu karena tidak ada koordinasi dengan DPRD. Kami belum menyetujui RPJMD karena di dalamnya ada kenaikan PBB-P2 yang belum jelas kajiannya,” ujar Tenri Walinonong, Rabu (13/8/2025).

Ia juga menyebut bahwa kenaikan PBB-P2 harus dikaji ulang karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan peringatan terkait temuan masalah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.

Temuan tersebut mencakup penganggaran fiktif, penggunaan kas daerah yang tidak sesuai, serta pencatatan piutang PBB-P2 yang tidak rinci.

“RPJMD adalah roh semua rencana kerja pemerintah daerah. Jika DPRD menyetujui asumsi kenaikan PAD di dalamnya, berarti kami juga menyetujui kenaikan PBB dan retribusi,” tegasnya.

Ketua Komisi I DPRD Bone, Rismono Sarlim, menambahkan bahwa banyak warga merasa kenaikan mencapai 300 persen karena adanya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak sesuai prosedur.

Ia mempertanyakan dasar hukum Pemkab dalam menaikkan NJOP.

“Apa yang mendasari pemerintah daerah menaikkan NJOP? Regulasi apa yang menjadi dasar? Kalau diubah, seharusnya melalui perubahan perbup,” ujarnya.

Kebijakan menaikkan PBB-P2 menjadi kebijakan paling banyak ditentang warga di awal masa jabatan Asman dan Akmal.

Keduanya baru hampir 6 bulan menjabat untuk periode 2025-2030 dan baru pada periode menjuduki jabatan tersebut.

Sebelumnya, mereka belum pernah sama sekali menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berikut ini data diri Asman dan Akmal sebagaimana disalin dari laman resmi Pemkab Bone, bone.go.id.

Bupati Bone

Nama: H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M.

Tempat, tanggal lahir: Bakunge, 04 Juni 1978

Jenis kelamin: Pria

Agama: Islam

Riwayat pendidikan:

1. SD Inpres 10/73 Mappesangka

2. SMP Negeri Ponre

3. SMA Negeri 1 Lappariaja

4. S-1 STIA Prima Bone

5. S-2 Universitas Muslim Indomesia

Riwayat pekerjaan:

1.CPNS Kabupaten Soppeng (2003)

2.Staf Dinas Tata Ruang

3.Lurah Majang (2011)

4.Kepala Seksi Di Dinas Pariwisata

5.Sekretaris Camat Bengo

6.Camat Barebbo

7.Kepala Dinas Ketahanan pangan

8.Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan

9.Bupati Bone (2025-sekarang)

Riwayat Diklat:

1.Diklat Prajabatan Pemerintah Kabupaten Soppeng 2003-2003

2.Pelatihan Kemimpinan Nasional Tingkat II Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manjemen Pemerintah 2021-2021

Riwayat organisasi:

1.FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI- POLRI (2020-2024)

Alamat kontak:

Alamat rumah: Jalan A Sambaloge Baru, nomor 77, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Bone

Website: www.bone.go.id

E-mail: bupati@bone.go.id

Wakil Bupati Bone

Nama: Dr H Andi Akmal Pasluddin SP MM

Tempat, tanggal lahir: Bone, 30 Desember 1974

Agama: Islam

Jenis kelamin: Pria

Riwayat pendidikan

1.SDN No 254 Ulubalang Bone (1981-1987)

2.SMPN Salomekko Bone (1987-1990)

3.SMA Negeri kajuara(1990-1993)

4.S1 Institut Pertanian Bogor (2000)

5.S2 Manajemen Universias Hasanuddin (2008)

6.S3 Universitas makassar (2015)

Riwayat pekerjaan/jabatan/nonpolitik

1.Peneliti pada Hellen Keller Indonesia (1998-1999)

2.Staf Bank Dunia Jakarta (1999-2000)

3.Kepala Cabang PT Asuransi Syariah Mubarakah (2001-2002)

4.Staf PT PNM (2002-2004)

5.Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulsel (2004-2009)

6.Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel (2009-2014)

7.Anggota DPR RI (2014-2019)

8.Anggota Komisi IV DPR RI (2019-2024)

9. Anggota Badan Anggaran DPR RI (2017-2024)

10. Wakil Bupati Bone (2025-sekarang)

Riwayat organisasi:

1.Ketua KAMMI Bogor (1999)

2.Kabid Pemuda DPD PKS Bogor (1998-1999)

3.Ketua PDD DPW PKS Sulsel (2002-2004)

4.Ketua Bapilu DPW PKS Sulsel (2007-2012)

5.Ketua Umum DPW PKS Sulsel (2011-2015)

6.Ketua Departemen Organisasi Wilda Sulawesi DPP PKS (2015-2020)

7.Ketua Departemen Perencanaan DPW Sulawesi DPP PKS (2020-2025)

Alamat kontak:

Alamat rumah: Watampone, Kabupaten Bone

Alamat website: www.bone.go.id

E-mail: wakilbupati@bone.go.id.(*)