Sidrap Kedatangan 145 KK Transmigran Desember 2025, Ditempatkan di Desa Wisata Unggulan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Warga transmigran bakal masuk ke Sulsel pada akhir 2025 nanti.

Pemerintah memang sedang menjalankan program transmigrasi sejak 2024 lalu.

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah padat ke wilayah cukup sepi seperti pedesaan.

Transmigrasi dijalankan pemerintah dengan memindahkan penduduk dari pulau Jawa ke wilayah lainnya di pulau Sulawesi, Kalimantan hingga Papua.

Tujuannya guna pemerataan sebaran penduduk dan pengembangan wilayah ekonomi baru.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Jayadi Nas sedang menyiapkan lokasi bagi warga Transmigran di Kabupaten Sidrap.

"Ini mau datang lagi (warga transmigran) 145 KK Desember 2025 nanti," ujar Jayadi Nas kepada Tribun-Timur.com, pada Kamis (14/7/2025). 

Nantinya warga Transmigran ditempatkan di Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

Baca juga: Hamka B Kady Desak Kementerian Tuntaskan Masalah SHM Transmigran di Luwu Timur

Desa Lagading terletak 52,7 km dari Kantor Bupati Kabupaten Sidrap.

Desa ini mempunyai luas wilayah 2.948,00 hectare.

Lagading pun dikenal sebagai desa wisata unggulan.

Bahkan tercatat dalam 100 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024.

Ada atraksi wisata seperti trail adventure, naik perahu hingga menikmati Jembatan Pelangi Lagading.

"Saya sudah lihat lahan yang mau ditempati transmigran baru mau datang. Baru mau dibangun rumahnya," jelas mantan Pj Bupati Luwu Timur ini.

Desa Lagading sejak 2024 lalu sudah menjadi tujuan program transmigrasi.

Sebanyak 60 KK warga transmigran telah bermukim di Lagading.

Jayadi Nas melihat adaptasi warga transmigran di Lagading cukup positif.

Banyak warga sukses berkebun, kini merambah sektor peternakan.

"Rata-rata berkebun, ada jagung. Sudah banyak berdagang di pasar desa hasil perkebunannya. Bahkan ada berkembang bukan cuma bertani,mulai beternak. Ada buka kedai kecil," ujar Jayadi Nas.

Warga transmigran memang mendapat fasilitas rumah paten dan tanah garapan.

Setiap KK mendapat lahan 2 hektar guna pengembangan usaha keluarga.

Sementara bagi anak mendapat jaminan akses Pendidikan.

Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas) Rahmat Muhammad mengingatkan peran krusial adaptasi dalam program transmigrasi.

Perpindahan penduduk dengan budaya berbeda rawan menimbulkan culture shock.

Culture shock atau gegar budaya merupakan istilah menggambarkan perasaan tidak nyaman, disorientasi, dan kecemasan dialami Ketika berada di tempat baru dengan kebiasaan yang berbeda.

Ketika berpindah ke lingkungan berbeda, kemungkinan akan menemukan kebiasaan, norma sosial, dan nilai-nilai baru.

Tentunya jauh berbeda dengan budaya sosial selama ini dikenal.

Meredam keadaan tersebut, langkah menempatkan transmigran pada satu wilayah khusus disebutnya cukup tepat.

Secara perlahan disebutnya warga transmigran dihadapkan dengan budaya lokal.

"Sehingga kalau itu sementara ditempatkan satu perkampungan sendiri (cukup bagus), Tidak langsung merapat ke penduduk lokal. Tapi diharapkan tetap diikuti pemerintah. Jangan sampai menimbulkan konflik sosial," kata Rahmat Muhammad pada Kamis (14/7/2025).

Menyatukan dua masyarakat dengan latar budaya berbeda memang tidak mudah.

Rahmat Muhammad menyebut butuh waktu dan proses bertahap.

"Belum semua masyarakat menerima kehadiran orang lain dalam jumlah yang banyak.  Menyatukan dua culture berbeda butuh proses, kalau tidak maka potensi konflik bisa cepat," ujar Ketua Prodi S2 Sosilogi Unhas ini.

Pemerintah disebutnya berperan penting menghubungkan dua kelompok masyarakat ini.

Tahapan dari sosialisasi sampai penyediaan ruang berbaur menurutnya jadi kunci adaptasi.

Pemerintah perlu memiliki program membuka ruang masyarakat ini saling bersosialisasi.

Sehingga transfer budaya perlahan menemukan titik saling menerima.

"Harus terukur, diwaktu-waktu tertentu, pembauran penting. Harus difasilitasi oleh pemerintah, karena dia yang menentukan dan membentuk program mempercepat adaptasi," katanya.

Dengan adanya kepastian transmigrasi, pemerintah disebutnya perlu mulai turun ke masyarakat.

Proses pemahaman akan adanya proses pembauran budaya harus dilakukan sedini mungkin.(*)