Jalan di Luwu Raya Dianggarkan 2026

TRIBUN-TIMUR.COM -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel memprioritaskan infrastruktur jalan di Luwu Raya di tahun anggaran 2026.

Untuk anggaran 2025 ini, Luwu Raya belum kebagian dana pembangunan jalan.

Luwu Raya meliputi Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur.

Total penduduk yang mendiami kawasan Luwu Raya sekitar 1.211.891 dari 9,463,390 jiwa total penduduk Sulsel.

Anggota DPRD Sulsel Dapil Luwu Raya, Rusli Sunali, memastikan Luwu Raya akan kebagian anggaran jalan pada tahun 2026.  

Baca juga: Pemprov Susun DED Perbaikan Jalan di Lutim, PT Vale Ikut Bantu Anggaran

"Akan dianggarkan tahun depan, sama pakai APBD provinsi juga," kata Rusli saat dikonfirmasi, Selasa (12/8/2025).

Pemprov Sulsel menggelontorkan anggaran Rp2,45 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan tahun 2025. 

Anggaran super jumbo ini dikucurkan untuk lima paket proyek multiyears.

Meski tak masuk dalam skema multiyears, proyek pembangunan jalan di Luwu Raya tetap akan berjalan.

Ia mencontohkan proyek jalan Bua-Toraja senilai Rp25 miliar pada tahun lalu akan dilanjutkan dengan alokasi Rp16 miliar pada 2026.

"Pemprov Sulsel telah menggelontorkan dana untuk proyek lain di Luwu Raya, seperti pembangunan Rumah Sakit Bua senilai Rp250 miliar dan pembebasan lahan Bandara Bua sebesar Rp25 miliar yang masuk dalam APBD Perubahan 2025," ujarnya.

Lima paket proyek multiyears preservasi jalan meliputi 15 kabupaten dan kota.

Paket 1 mencakup perbaikan ruas di Kota Makassar, Gowa, Sinjai, dan Bulukumba dengan anggaran Rp539,25 miliar.  

Paket 2 menggarap ruas di Gowa, Makassar, Takalar, dan Jeneponto senilai Rp292,43 miliar. 

Paket 3 mencakup wilayah Pinrang, Enrekang, Sidrap, Soppeng, Barru, dan Tana Toraja dengan anggaran Rp528,94 miliar.  

Paket 4 meliputi Barru, Soppeng, Wajo, dan Bone dengan anggaran Rp681,75 miliar. 

Terakhir, paket 5 menangani ruas di Bone, Soppeng, Pangkep, dan Barru senilai Rp417,70 miliar.

Pembangunan infrastruktur sempat menuai protes.

Kritik disampaikan Anggota DPRD Sulsel Dapil Luwu Raya, Asni.

Dalam rapat bersama Dinas Bina Marga, Dinas Bina Konstruksi, dan Bappelitbangda, Asni sempat mengaku kecewa.

"Tentu tidak terima apapun alasannya. Luwu Raya juga sangat membutuhkan perhatian khusus. Ini demi kelancaran distribusi logistik dan tentu pertumbuhan ekonomi," ujar Ketua DPD PAN Luwu itu, Selasa (12/8/2025).

Asni berharap Pemprov Sulsel mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

Ia meminta agar rapat dengar pendapat dijadikan bahan evaluasi dan dasar usulan untuk menambah menjadi enam paket proyek.

"Agar alokasi anggaran lebih merata dan adil," ujarnya.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengungkapkan keputusan tersebut menciptakan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

“Saya melihat ini tidak adil. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, ada delapan daerah yang sama sekali tidak mendapat bagian," kata Kadir Halid. 

Termasuk seluruh Luwu Raya, Toraja Utara, Bantaeng, Selayar, dan Kabupaten Maros, juga tidak mendapat bantuan.

Kadir menilai, jika berbicara soal pemerataan, maka seluruh daerah seharusnya mendapat bagian. 

Menurutnya, dana yang mencapai Rp2,3 triliun itu adalah uang rakyat, sehingga tidak boleh ada wilayah yang dianaktirikan.

"Inilah yang disebut tidak adanya keadilan," ucapnya.

Nada kekecewaan lebih keras datang dari legislator Fraksi PDIP, Esra Lamban.

Legislator asal Dapil Luwu Raya dan Toraja itu mempertanyakan dasar pemerintah provinsi mengabaikan wilayahnya dalam daftar penerima proyek multiyears.

“Tolong jelaskan, supaya saya bisa jawab masyarakat ketika mereka bertanya. Masa sampai hati bapak/ibu menyusun perencanaan tanpa memasukkan Luwu Raya dan Toraja? Uang Rp100 ribu saja bisa dibagi-bagi, apalagi ini triliunan. Kok bisa tega,” ucap Esra.

Ia menegaskan kondisi jalan di Luwu Raya dan Toraja tidak kalah memprihatinkan dibanding daerah yang masuk daftar prioritas.

“Kami juga punya ruas-ruas jalan yang rusak parah, yang butuh segera diperbaiki. Jangan tunggu Inpres atau APBN turun, yang belum tentu kapan cairnya. Kalau menunggu itu, masyarakat kami keburu terus jadi korban di jalan,” tambah Esra.

Skema anggaran 

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Astina Abbas, mengatakan Luwu Raya tetap mendapat alokasi pembangunan dari skema lain.

Hanya saja, daerah tersebut tidak termasuk dalam proyek multiyears 2025.

“Sekarang sudah ada kontrak dari DBH sawit, penanganan sepanjang 35 kilometer, serta tiga jembatan yang dibangun atau diperbaiki," kata Astina.

"Progresnya dari balai sudah 76 persen, hanya menunggu izin lingkungan. Kalau harus pelebaran, memang harus ada izin dari kementerian,” tambah Astina.

Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Muh Saleh menambahkan, komitmen pemerataan tetap ada di rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

“Mulai 2026, belanja modal akan diarahkan 40 persen untuk penanganan jalan. Jadi, Luwu Raya dan Toraja Utara tetap akan menjadi prioritas pada lima tahun ke depan,” ujarnya.

Terpisah, Plt Kepala Bappelitbangda Pemprov Sulsel, Muh Saleh menegaskan, program lima paket fisik preservasi jalan dengan skema multiyears bukan satu-satunya upaya pemerintah. 

Ia menegaskan, masih ada langkah lain yang disiapkan untuk membenahi infrastruktur jalan, khususnya di Luwu Raya.

Meski wilayah tersebut tidak masuk dalam daftar penerima proyek multiyears 2025, Pemprov Sulsel telah menyiapkan strategi lain. 

"InsyaAllah, Pemprov Sulsel punya komitmen dalam perencanaan lima tahun ke depan,” ujarnya.

Saleh menyebutkan, mulai 2026 arah pembangunan jalan akan lebih terfokus. 

Hal ini selaras dengan rancangan RPJMD yang telah memproyeksikan porsi belanja modal cukup besar. 

“Mulai dari 2026, kita sudah melihat kondisi konstruksi RPJMD kita, sudah mengarahkan penanganan bahwa belanja modal 40 persen untuk penanganan jalan. Komitmen ini kita bangun,” kata dia.

Status Jalan

Perbedaan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan status kewenangan, fungsi, dan sumber pendanaan. 

Perbedaan tiga jalan itu diatur dalam Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dan peraturan turunannya.

Jalan Nasional adalah kewenangan pemerintah pusat (Kementerian PUPR).

Fungsi jalan nasional, menghubungkan antar-ibu kota provinsi, antar-provinsi, pusat-pusat kegiatan nasional (PKN), menjadi bagian dari jaringan jalan strategis nasional, termasuk jalan tol.

Contoh jalan nasional, Trans Sulawesi, Jalan Lintas Barat, Tengah, dan Timur di Sumatera.

Sumber anggaranya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR.

Bisa juga melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk tol.
 
Sementara Jalan Provinsi, kewenangan Pemerintah Provinsi.

Jalan provinsi menghubungkan antar-ibu kota kabupaten/kota di satu provinsi. Menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota. Menghubungkan antar-pusat kegiatan wilayah (PKW) di provinsi.

Satu jalan provinsi di Sulsel, poros Makassar–Malino (menghubungkan Sinjai-Gowa-Makassar).

Sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Kadang dibantu APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan jika masuk prioritas nasional.
 
Untuk jalan Kabupaten/Kota adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Jalan itu menghubungkan ibu kota kabupaten/kota dengan kecamatan. Menghubungkan antar-kecamatan. Menghubungkan pusat kegiatan lokal (PKL) dengan jalan provinsi atau nasional.

Sumber anggaran dari APBD Kabupaten/Kota. Bisa mendapat bantuan dari provinsi atau DAK Fisik dari APBN jika ada program prioritas. 

Ada delapan kabupaten/kota tak masuk dalam daftar lima paket proyek multiyears.

“Saya melihat ini tidak adil. Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, ada delapan daerah yang sama sekali tidak mendapat bagian," kata Kadir Halid. 

Delapan daerah itu, Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Bantaeng, Selayar, dan Kabupaten Maros. 

Namun, Pemerintah Kabupaten Maros menerima bantuan Rp10 miliar dari Pemprov.

Bantuan diserahkan Andi Sudirman saat berkunjung ke Kecamatan Mandai,Selasa (5/8/2025), 

“Dana ini untuk dua sektor," kata Andi Sudirman.

Pertama Rp8 miliar untuk pembebasan lahan oprit jembatan di sekitar Pasar Sentral Maros.

Pasar Sentral Maros juga dikenal sebagai Pasar Turikale. Berlokasi di pusat kota Kabupaten Maros.

Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Maros.

Koordinat geografisnya berada pada garis lintang sekitar 5°0'29″S dan bujur 119°34'14″E, di pusat kota Maros/Butta Salewangan.

Pembebasan lahan oprit proses pengadaan atau pembebasan tanah oleh pemerintah atau pelaksana proyek untuk membangun oprit.

Oprit bagian konstruksi jembatan menghubungkan jalan darat (tanah) ke struktur utama jembatan.

Pemkab Maros akan menangani proses appraisal lahan.

Appraisal lahan penilaian terhadap nilai pasar wajar suatu bidang tanah pada waktu tertentu.

Dengan mempertimbangkan, lokasi, penggunaan lahan, status hukum (sertifikat), kondisi lingkungan, peruntukan tata ruang, harga pasar di sekitarnya, dan potensi pengembangan di masa depan.

“Untuk pembangunan jembatan, ditangani kementerian,” kata dia.

Rp2,5 miliar untuk perbaikan Lapangan Sepakbola Gollae di Bantimurung.

Lapangan Sepakbola Gollae terletak di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung.

Desa ini dikenal sebagai pusat turnamen sepak bola lokal.

Tepat berada di sekitar Jalan Nasional Poros Maros–Bone di Km 3–9 dari pusat kota Maros.

Lokasi ini mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai daerah.

Lapangan menjadi pusat aktivitas olahraga masyarakat.

Setiap tahun, Karang Taruna setempat rutin menggelar turnamen sepak bola di lapangan itu.

Karang Taruna organisasi sosial mewadahi pemuda untuk tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran, tanggung jawab sosial, dan pengabdian terhadap masyarakat, terutama bidang kesejahteraan sosial.

Chaidir Syam berterima kasih atas bantuan tersebut.

Ia menyebut pembangunan jembatan kembar di sekitar Pasar Sentral memang sangat dibutuhkan.

“Area ini rawan macet, apalagi saat pagi dan sore hari. Karena itu menjadi prioritas,” ucap Chaidir.

Ia juga menjelaskan kondisi Lapangan Gollae sering terendam banjir.

“Kalau hujan, lapangannya tergenang. Akhirnya tidak bisa digunakan,” katanya.

Perbaikan lapangan diharapkan bisa mendukung pembinaan generasi muda.

“Ini sarana olahraga dan kegiatan positif anak-anak muda di Maros,” tambahnya.

Chaidir menyebut, Gubernur sebelumnya sudah meninjau lokasi lapangan tersebut.

“Beliau janji akan bantu, dan sekarang sudah direalisasikan,” katanya.

Selain itu, bantuan pembinaan UMK juga digelontorkan tahun ini.

“Nilainya sekitar Rp100 juta hingga Rp200 juta,” tutup Chaidir.