Kewenangan Baru Bawaslu Bisa Diskualifikasi Calon Kepala Daerah dan Caleg Dibahas di Pinrang Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, PINRANG – Komisi II DPR RI bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan menggelar evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. 

Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan. 

Kegiatan ini dihadiri Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, jajaran Bawaslu Sulsel, dan pemangku kepentingan terkait.

Mahkamah Konstitusi (MK) lewat Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025, mempertegas kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran administrasi Pilkada.

Putusan tersebut menyatakan frasa 'rekomendasi' pada Pasal 139 UU Pilkada tidak memiliki kekuatan mengikat jika tidak dimaknai sebagai 'putusan'. 

Dengan keputusan ini, Bawaslu kini memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi Pilkada secara final dan mengikat Mahkamah Konstitusi RI.

Ketua MK juga menyatakan KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, menggantikan ketentuan sebelumnya yang hanya mewajibkan KPU menindaklanjuti rekomendasi. 

Baca juga: Azhar Arsyad dan Nimatullah Soroti Politik Uang Hantu yang Merusak

Selama ini rekomendasi Bawaslu membuat calon Tak Memenuhi Syarat (TMS).

Namun, hal itu masih bisa tidak dijalankan oleh KPU. 

Atau KPU membuat opsi keputusan sendiri. 

Kewenangan baru ini membuat semua putusan Bawaslu harus dijalankan oleh KPU kedepannya. 

Tenaga Ahli Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Hasruddin Pagajang, menyebut dari 545 pilkada di seluruh Indonesia, 310 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau lebih dari 60 persen.

Hal ini menunjukkan pengawasan pilkada perlu ditingkatkan, meski teknisnya sudah berjalan baik.

Hasruddin menambahkan, putusan MK terbaru memperkuat kewenangan Bawaslu dalam memutus pelanggaran administrasi Pilkada secara final dan mengikat.

“Ke depan, revisi atau kodifikasi UU Pemilu penting dilakukan agar regulasi selaras,” ujarnya di Aula MS Hotel, Kabupaten Pinrang, Selasa (12/8/2025).

Tenaga Ahli AKD Komisi II DPR RI, Moh Syahril Iryanto, menilai literasi politik dan kapasitas pengawas ad hoc masih lemah akibat masa rekrutmen dan bimbingan teknis yang singkat. 

Ia mendorong semua pihak di Pinrang aktif memberi masukan untuk memperkuat kelembagaan pengawasan.

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, mengatakan evaluasi dilakukan setelah seluruh tahapan pemilihan selesai.

Ia mencontohkan adanya perbedaan pandangan hukum antara Bawaslu dan Sentra Gakkumdu di Pinrang.

“Masukan dari forum ini akan kami sampaikan ke pusat melalui Komisi II DPR RI,” katanya.

Anggota Bawaslu Sulsel, Andarias Duma, menyebut hampir setiap pilkada di Pinrang berujung gugatan ke MK.

Meski begitu, potensi kerawanan dapat diantisipasi berkat kerja sama semua pihak.

“Sejak 2009, daerah zona merah bisa terkendali jika ada sinergi,” ujarnya.

Tanggapan Bawaslu 

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menilai perlu adanya kodifikasi UU Pemilu dan UU Pilkada untuk menghilangkan tumpang tindih, kontradiksi, dan kekosongan hukum yang kerap terjadi.

Dalam diskusi terpumpun Bappenas di Jakarta (27/5/2024), ia menyebut kodifikasi penting agar aturan kampanye, kelembagaan, kewenangan, penegakan hukum, politik uang, syarat calon, hingga sistem informasi selaras.

Bagja mencontohkan perbedaan definisi kampanye, larangan di tempat pendidikan, metode kampanye digital, serta perbedaan istilah dan jumlah pengawas di tingkat desa/kelurahan.

Ia juga menyoroti perlunya penyamaan aturan teknis, kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran, cakupan pelanggaran TSM, dasar hukum Gakkumdu, hingga pemanfaatan teknologi pengawasan.

Menurutnya, harmonisasi regulasi akan memberi kepastian hukum dan memperkuat fungsi pengawasan pemilu.(*)