Ketika Hukum Dilecehkan: Kasus Silfester Matutina 

Lagi pula kasus Silfester tersebut adalah kasus pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan menjadi urusan/kasus negara, bukan perdata yang bisa didamaikan.

Kondisi ini bukan sekadar kelalaian. Ia adalah bentuk pelecehan hukum, baik oleh Silfester sendiri maupun oleh pihak-pihak yang memback-up-nya.

Aparat penegak hukum yang seharusnya tunduk pada konstitusi malah diam, seolah menunggu perintah politik.

Pembiaran ini terjadi di masa pemerintahan Jokowi, dan menjadi catatan kelam, bahwa putusan pengadilan bisa diabaikan selama bertahun-tahun, jika menyangkut orang dekat kekuasaan.

Olehnya itu, kejaksan harus segera mengeksekusi kasus Silfester tersebut. Jika tidak akan menjadi preseden buruk penegakan hukum kita.

Jangan sampai menguatkan kesan bahwa hukum kita tidak berdaya oleh seorang atau pihak Silfester Matutina.

Sementara itu, hukum berjalan terhadap Hasto Kristiyanto sekjen PDI P dan Tom Lembong mantan menteri yang kritis terhadap pemerintah, diproses dengan kecepatan luar biasa, penuh sorotan, dan tanpa kompromi.

Banyak yang menilai, ini bukan semata-mata soal penegakan hukum, melainkan instrumen politik untuk membungkam lawan atau mengontrol narasi publik.

Standar Ganda

Dari sini terlihat jelas adanya double standard yang menggerogoti legitimasi hukum di mata rakyat. Di satu sisi, hukum menjadi pedang tajam bagi mereka yang berada di luar lingkar kekuasaan.

Di sisi lain, ia berubah menjadi perisai lunak yang melindungi mereka yang berada di dalamnya, meski jelas-jelas bersalah.

Praktik seperti ini mencederai prinsip equality before the law. Lebih berbahaya lagi, ia menumbuhkan budaya kebal hukum bagi kelompok tertentu, dan menanamkan rasa putus asa di hati rakyat.

Ketika publik melihat bahwa hukum bisa dilumpuhkan oleh kekuatan politik, mereka akan berhenti percaya pada negara.

Kasus Silfester Matutina bukan sekadar masalah individu yang lolos dari eksekusi.

Ia adalah simbol dari bagaimana hukum dilecehkan secara sistematis, dibungkus narasi palsu, dan dibiarkan membusuk demi kepentingan politik.