Paloh: Fraksi Nasdem Panggil KPK! 

“Terminologi OTT yang saya pahami adalah peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi di satu tempat antara pemberi dan penerima. Itu OTT. Kalau pemberi melanggar normanya di Sumatera Utara, katakanlah, dan penerima di Sulawesi Selatan, ini OTT apa? OTT plus di negeri ini,” kata dia.

Paloh menginstruksikan Fraksi Nasdem, khususnya Komisi III DPR RI, untuk segera memanggil KPK dalam rapat dengar pendapat.

“Saya instruksikan Fraksi Nasdem di Komisi III DPR RI untuk memanggil KPK, meminta penjelasan soal apa yang dimaksud OTT. Supaya publik tidak bingung dan tidak sembarangan memberi stempel OTT kepada orang. Ini tidak tepat, tidak arif, dan tidak mendukung jalannya pemerintahan,” tegasnya mengatakan.

Paloh pun menegaskan bahwa Nasdem tidak akan melindungi kader terbukti bersalah. 

Namun ia menuntut agar semua proses hukum dijalankan secara objektif, transparan, dan menjunjung keadilan.

“Yang salah adalah salah, proseslah secara bijak, tapi apakah I just presumption of a notion (saya hanya berasumsi sebuah gagasan) praduga tidak bersalah itu sama sekali tidak laku lagi di negeri ini,” katanya.

Baca juga: Bupati Kolaka Timur Bantah Disebut Kena OTT KPK Jelang Rakernas NasDem: Saya Juga Kaget

Azis diamankan pada Kamis malam (7/8/2025) di Kota Makassar, Sulsel, saat akan menghadiri pembukaan Rakernas Partai Nasdem.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi penangkapan tersebut pada Jumat (8/8/2025).

Penangkapan Azis terkait dugaan suap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur.

Nilainya sekitar Rp170 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Dalam OTT ini, penyidik juga mengamankan tujuh orang lain dari unsur swasta dan pegawai negeri.

Azis kini berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, guna diperiksa lebih lanjut. 

Tunjuk Plt Bupati Koltim

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, telah berkomunikasi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka, untuk menyiapkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kolaka Timur. 

Persiapan penunjukan Plt tersebut dilakukan jika Bupati Kolaka Timur Abdul Azis langsung ditahan dalam operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan korupsi.